Kanalnews.co, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara mengenai menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI. Paloh tidak secara tegas menolak maupun mendukung langkah tersebut.
Namun, ia memberikan sinyal bahwa pemakzulan bisa ditempuh apabila seluruh ketentuan konstitusi terpenuhi dan tidak ada solusi lain.
Pernyataan Paloh itu muncul di tengah memanasnya polemik dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, setiap langkah politik maupun ketatanegaraan harus tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh seusai menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11) malam.
Di sisi lain, Paloh menyayangkan polemik tersebut berkembang menjadi persoalan serius di tengah perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengingatkan bahwa pasangan tersebut mendapatkan mandat rakyat melalui Pemilu 2024 untuk memimpin Indonesia hingga 2029. Namun, belum genap dua tahun menjalankan pemerintahan, keduanya sudah dihadapkan pada persoalan yang berpotensi memicu kegaduhan politik nasional.
Paloh mengaku tidak melihat perkembangan perkara ini sebagai sesuatu yang patut dirayakan. Sebaliknya, situasi tersebut justru menghadirkan keprihatinan karena menyangkut sesama anak bangsa.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” katanya.
Ia menegaskan, bangsa Indonesia tidak seharusnya membangun kegembiraan di atas persoalan yang sedang dihadapi pihak lain.
“Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ucapnya.
“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” lanjut Paloh.
Sementara itu, polemik yang menyeret nama Gibran semakin menjadi perhatian setelah MA mengeluarkan putusan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik putra sulung Joko Widodo tersebut.
Pada Jumat (30/10/2026), MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal. MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, MK juga mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10).
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (pht)
