Foto Bloomberg Technoz

 

Kanalnews.co, JAKARTA– Ribuan massa buruh mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jika tidak, aksi demo lebih besar akan dilakukan.

“Kami meminta agar bapak Presiden Jokowi mencabut PP Nomor 21 tahun 2024 tersebut. Bilamana ini tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia,” kata Said Iqbal Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) saat demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).

Ia pun mempertanyakan aliran dana Tapera tersebut. Sebab, potongan 2,5 persen bagi peserta setiap bulan tidak menjamin buruh akan memiliki rumah.

Apalagi belum tentu dalam waktu 10-20 tahun bisa membeli rumah dengan harga yang terus naik.

“Jadi Tapera didesain hanya untuk tidak punya rumah, pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa?” kata Said.

Selain soal Tapera, massa juga membawa sejumlah tuntutan lain dalam aksi kali ini, yaitu, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal, menolak KRIS BPJS Kesehatan, dan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. (ads)