Kanalnews.co, JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menegaskan sikap partainya yang masih mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, meskipun berbagai survei menunjukkan penolakan dari mayoritas masyarakat. Menurut PKB, mekanisme tersebut justru dapat melahirkan kepala daerah yang lebih matang secara kepemimpinan dan rekam jejak.
Daniel menilai, pemilihan gubernur lewat DPRD memberi peluang lebih besar bagi figur yang sudah teruji sebagai bupati atau wali kota dengan kinerja terbukti. Ia menyinggung praktik di masa lalu, ketika gubernur umumnya berasal dari kepala daerah terbaik di wilayahnya.
“Pada masa itu, gubernur bukan dipilih karena popularitas, tetapi karena kapasitas dan prestasi. Mereka benar-benar siap bekerja dan mendorong kemajuan daerah. Spirit seperti ini yang ingin kami hidupkan kembali,” kata Daniel dikutip dari Kompas.com, Rabu (14/1/2026).
PKB, lanjut Daniel, melihat usulan ini sebagai bagian dari upaya menyempurnakan demokrasi agar lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Ia menekankan, demokrasi tidak semata diukur dari pemilihan langsung, melainkan dari kualitas tata kelola dan hasil kepemimpinan yang dihasilkan.
Daniel menilai, pemilihan melalui DPRD tetap sejalan dengan prinsip demokrasi selama dibangun dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Salah satu instrumen yang dinilai krusial adalah uji publik calon kepala daerah secara terbuka.
“Dengan uji publik yang partisipatif, masyarakat tetap bisa menilai rekam jejak, integritas, dan kapasitas calon. Artinya, suara publik tetap hadir dan berpengaruh, meski tidak secara langsung mencoblos,” ujar Daniel.
Selain soal kualitas pemimpin, PKB juga menyoroti tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Daniel menilai, pemilihan lewat DPRD berpotensi menekan ongkos politik yang selama ini kerap membebani kandidat dan berdampak pada praktik-praktik tidak sehat.
Meski demikian, Daniel menegaskan PKB tidak menutup pintu diskusi. Wacana ini, kata dia, masih perlu dibahas secara mendalam dengan melibatkan partisipasi publik yang luas.
“Tujuannya agar sistem apa pun yang dipilih benar-benar memperkuat demokrasi, melahirkan pemimpin berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Di sisi lain, gagasan mengembalikan pilkada melalui DPRD masih menuai resistensi dari masyarakat. Sejumlah lembaga survei mencatat preferensi publik yang kuat terhadap pilkada langsung.
Hasil jajak pendapat Litbang Kompas, misalnya, menunjukkan 77,3 persen responden menilai pemilihan langsung oleh rakyat merupakan sistem yang paling ideal untuk memilih kepala daerah. (pht)
