Kanalnews.co, JAKARTA– Maraknya tudingan di media sosial yang menyeret nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai bentuk disinformasi yang berbahaya. Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam menegaskan tuduhan tersebut tidak memiliki dasar fakta.
Menurut Umam, narasi yang berkembang justru menunjukkan pola penyebaran fitnah oleh akun-akun anonim yang bergerak masif dan berulang. Ia menilai kondisi ini dapat menyesatkan publik jika tidak disikapi secara tegas.
“Pak SBY tidak pernah terlibat dalam isu ini. Hubungan beliau dengan Pak Jokowi berjalan baik, dan saat ini Pak SBY tidak aktif dalam politik praktis,” ujar Umam kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).
Umam menjelaskan, SBY kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan sosial, seni, dan olahraga, sehingga tudingan yang mengaitkannya dengan isu sensitif tersebut dinilai tidak masuk akal.
Ia menekankan, penyebaran informasi palsu bukan hanya menyerang individu, tetapi juga mencederai ruang demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, sikap diam terhadap fitnah justru berpotensi memperkuat kebohongan.
“Jika kebohongan dibiarkan, publik bisa menganggapnya sebagai kebenaran baru,” kata Umam.
Ia menambahkan, langkah hukum berupa somasi tertulis merupakan mekanisme awal yang wajar dalam negara hukum. Somasi tersebut bertujuan menghentikan penyebaran fitnah sekaligus membuka ruang klarifikasi atau permintaan maaf sebelum perkara berlanjut ke proses pidana.
Secara lebih luas, Umam menilai upaya hukum yang ditempuh SBY memiliki dimensi pendidikan politik. Menurutnya, hal itu menjadi penegasan kebebasan berekspresi tetap memiliki batas etika dan tanggung jawab.
“Demokrasi yang sehat tidak memberi ruang bagi manipulasi informasi dan politik fitnah,” pungkasnya. (pht)
