KANALNEWS.co – Jakarta, Ketua Gugus Tugas (Task Force) bentukan pemerintah Rita Subowo mengatakan pihaknya kini hanya bertugas mengawal penyelesaian masalah dualisme persepakbolaan Indonesia karena resolusi polemik sudah diamanatkan kepada AFC oleh FIFA.
“Kami hanya mengawal karena berdasar mandat FIFA penyelesaian selanjutnya ditangani AFC,” ujar Rita seusai menjadi narasumber seminar di Wisma ANTARA, Jakarta, Jumat (21/12/2012).
Menurut Rita, tim Gugus Tugas terus melakukan komunikasi dengan AFC terkait tindakan resolusi dualisme yang harus selesai sampai Maret 2013 sesuai syarat tenggat akhir dari FIFA. Setelah itu pihaknya akan menyerahkan penyelesaian dualisme sepakbola nasional kepada AFC yang lebih berwenang sebagai kepanjangtanganan FIFA.
“Gugus Tugas berhati-hati dalam setiap langkahnya untuk menghindari intervensi pemerintah secara berlebih terhadap PSSI atau KPSI dan menjaga netralitas menjadi penengah polemik persepakbolaan,” katanya.
Penegasan netralitas pemerintah dalam polemik persepakbolaan juga pernah disampaikan pejabat sementara Menpora Agung Laksono yang mengatakan pemerintah selalu menjaga setiap kebijakannya agar tidak dinilai FIFA terlalu dalam ikut campur dalam urusan sepak bola.
Dia menyadari kekhawatiran intervensi pemerintah secara berlebih akan membuat Indonesia terkena sanksi sebagaimana pernah terjadi pada Brunei Darussalam, Kuwait, Yunani, Iran dan beberapa negara lain.
Negara-negara tersebut terkena sanksi FIFA karena pemerintahan mereka dinilai terlalu ikut campur dalam urusan kepengurusan sepak bola.
Agung menampik tuduhan pemerintah berat sebelah terkait penyegelan lokasi Kongres Palangkaraya oleh PSSI dan pembiaran Kongres di Hotel Sultan yang diselenggarakan KPSI.
“Janganlah menganggap perbedaan perlakuan kami menggiring pada pemerintah tidak netral yang lebih memihak KPSI. Alasannya adalah terdapat pada perbedaan tindakan polisi setempat dalam menjalankan instruksi pemerintah,” katanya
Lebih lanjut dia menerangkan bahwa pemerintah tidak memberikan restu kepada masing-masing kongres karena kegiatan PSSI dan KPSI tidak menjalankan amanat nota kesepahaman Kuala Lumpur.
“Terkait polisi yang menyegel lokasi kongres PSSI itu adalah respon polisi setempat atas instruksi kami, berbeda dengan kepolisian Jakarta yang tidak memilih tindakan penyegelan atas kongres di Hotel Sultan,” kata Agung.
Penulis : Herwan Pebriansyah
