KANALNEWS.co, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan memberi ruang kepada 12 atlet Pekan Olaharaga Nasional XIX dan 2 atlet Pekan Paralimpik Nasional XV Jawa Barat 2016 yang terbukti menggunakan asupan terlarang atau doping untuk mengajukan hak jawab hingga mengajukan banding.

“Hak jawab ini diperlukan agar atlet punya kesempatan untuk menjelaskan kondisi yang dialaminya pada saat PON dan Peparnas berlangsung,” jelas Menpora di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Orang nomor satu di Kementerian yang mengurusi Kepemudaan dan Olahraga itu juga akan melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi larangan tampil seumur hidup dari arena olahraga jika sangkaan penggunaan zat terlarang bagi atlet tersebut terbukti dan penggunaan penggunaan doping tersebut, mencoreng sportivitas dan membuat jelek upaya peningkatan prestasi nasional.

“Sanksi olahraga terhadap atlet pengguna doping bisa saja diberlakukan seumur hidup jika terbukti. Tindakan tegas penting diambil untuk melindungi atlet-atlet bersih yang berjuang keras untuk merebut prestasi,” tegas Menpora.

Imam menambahkan, arena olahraga harus dijalankan dengan prinsip keadilan. Marwah atlet sebagai orang yang berjuang semaksimal mungkin untuk menembus batas-batas kemampuan diri sendiri pun harus dijaga dan Menpora meminta, skandal penggunaan doping dalam event olahraga nasional tiga tahunan itu harus diungkap kebenarannya.

Sebelumnya Ahmad Heryawan selaku Ketua Umum PB PON XIX/Peparnas XV Jabar 2016 yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat mengumumkan 14 nama atlet yang positif menggunakan doping.

Dari 12 atlet PON, tujuh atlet berasal dari cabang olahraga (cabor) binaraga dan dua dari menembak. Satu atlet dari cabor berkuda dan satu lainnya dari angkat berat. Sedangkan dua atlet Peparnas, yaitu atlet tenis meja dan atletik.

Untuk mengantisipasi tingginya angka penggunaan doping atlet nasional dimasa yang akan datan, Menpora akan lebih memperkuat Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang hingga kini belum maksimal mengkampanyekan larangan doping.

“Kedepannya, LADI wajib mensosialisasikan obat-obatan yang masuk dalam kategori doping atau mengandung zat yang dilarang penggunaaannya oleh  Badan Doping Internasional (WADA),” demikian Imam Nahrawi. (Herwan)