Foto: Shutterstock

Kanalnews.co, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan terus mengevaluasi dan memonitor perkembangan varian Omicron yang telah terdeteksi di 45 negara. Pemerintah disebutnya telah mempersiapkan beberapa langkah antisipasi.

Berdasarkan informasi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah meminta adanya genome sequencing, membatasi kegiatan masyarakat, dan menyegerakan pelaksanaan vaksin untuk masyarakat rentan.

“Dalam hal ini karena yang banyak juga terdampak adalah anak-anak, maka vaksinasi anak-anak perlu untuk terus didorong,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/12) dikutip dari BPMI Setpres.

Airlangga menyebutkan, selain percepatan vaksinasi bagi anak-anak, Presiden Joko Widodo juga meminta agar pelaksanaan vaksinasi booster terus dipersiapkan. Pemerintah berharap pada Januari mendatang vaksin booster dapat dilakukan.

“Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI dan juga vaksin non-PBI,” tuturnya.

Sementara itu, terkait persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru, Airlangga menerangkan, Presiden Jokowi meminta agar berbagai kegiatan diikuti maksimal 50 orang. Airlangga mengungkap, dalam ratas juga dibahas mengenai persiapan rangkaian kegiatan Group of Twenty (G20) di Bali yang akan segera dimulai, di antaranya terkait penerapan protokol kesehatan dengan sistem bubble.

“Namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Jadi kegiatan maksimal di mal, kemudian untuk restoran maksimal 75 persen dan di berbagai kegiatan 75 persen. Namun ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang dan yang traveling itu mereka yang sudah divaksin,” terangnya.

“Akan ada protokol kesehatan secara bubble dan penerapan bubble itu dilakukan di lokasi hotel tempat pertemuan, side event, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan seluruh peserta di tes antigen setiap hari,” imbuhnya.

Di samping itu, Airlangga juga menjelaskan bahwa hingga 3 Desember 2021 realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 68,6 persen dari total pagu yang dianggarkan. Menurutnya, realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pada kuartal ketiga.

“Realisasi di klaster kesehatan Rp140,52 triliun atau 65,4 persen, di sektor perlindungan sosial Rp142,63 triliun atau 76,4 persen, program prioritas Rp80,68 triliun atau 68,4 persen, UMKM Rp85,50 triliun atau 51 persen. Terbanyak masih dari sektor korporasi yang sedang disiapkan PP-nya, sedangkan yang UMKM relatif sudah terlaksana. Kemudian insentif usaha sudah 63,84 (triliun) atau 101 persen, untuk testing, tracing Rp3,11 triliun atau 69 persen, untuk teraupetik insentif santunan nakes sudah 80 persen, vaksinasi 28,77 persen, Rp77 triliun, dan perlinsos sudah Rp142,63 triliun,” jelasnya. (RR)