Ist

Kanalnews.co, JAKARTA– Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mencari barang bukti terkait kasus jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo. KPK menggeledah tiga tempat di Probolinggo, di mana saja?

Ketiga tempat tersebut dimaksud adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo.

“Kemarin, tim penyidik telah melaksanakan upaya paksa penggeledahan di tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Jumat (24/9).

Dari hasil pengeledahan tersebut, KPK menemukan barang bukti lainnya yang nantinya akan dianalisis. Selanjutnya, dilakukan penyitaan atas seizin Dewan Pengawas KPK.

“Selanjutnya akan dilakukan analisis mengenai keterkaitan dokumen dimaksud dan berikutnya dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas para tersangka PTS [Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo] dkk,” kata Ali.

Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mekanisme penyitaan harus memperoleh izin Dewan Pengawas KPK. Hal itu berbeda dengan UU KPK lama di mana penyidik bisa langsung melakukan penyitaan dengan seizin Ketua Pengadilan setempat.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Tantriana dan juga suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka. Keduanya terlibat korupsi jual beli jabatan kepala desa.

Mereka telah mematok tarif jabatan kepala desa di Probolinggo sebesar Rp20 juta. Selain itu, mereka juga meminta upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektar. (ads)