Kanalnews.co, JAKARTA– Jenderal Andika Perkasa telah resmi menjadi Panglima TNI. PB HMI berharap Andika Perkasa dapat menjaga kestabilitas keamanan negara dan menjunjung tinggi netralitas dalam menghadapi jelang tahun politik.
Andika Perkasa terpilih menjadi Panglima setelah menjalani fit and proper test di Komisi I DPR RI. Dalam rapat Paripurna DPR RI, Jendral Andika Perkasa absah sebagai pengganti dari Marsekal Hadi Tjahjanto.
Kini, Jenderal Andika Perkasa tinggal menunggu acara resmi pelantikannya sebagai Panglima TNI. Terkait jadwal pelantikan, pihak Istana hingga saat ini belum menentukannya.
Ketua Departemen Kajian Keamanan
PB HMI Aprizal Harahap menilai akan banyak tantangan yang akan dihadapi Andik Perkasa dalam menjalankan tugasnya apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19. Namun pemilihan Andika sebagai Panglima TNI ia menilai tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan pengalaman.
“Tantangan pertama adalah berkontribusi pada penanganan pandemi yang masih terjadi di negeri ini, walaupun pandemi sendiri sudah terkendali. Sebagai Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa harus tanggap dan bekerja ekstra keras untuk percepatan penanganan Covid-19 agar duka di negeri ini segera berakhir dan semua kembali normal,” ujar Aprizal.
“Tentunya, pandemi akan lebih mudah teratasi apabila terjalin kolaborasi antar stake holder, masyarakat dan TNI ke depan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan bangsa di tengah pandemi,”
“Apalagi, dalam hal penanganan Covid-19, Jenderal Andika pernah diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 pada 2020 lalu. Pengalaman ini sudah tentu menjadi modal besar bagi Jenderal Andika untuk terlibat lebih aktif sebagai Panglima TNI,” katanya.
Namun begitu, pemilihan Andika Perkasa, lanjut Aprizal karena Jokowi ingin memfokuskan dalam stabilitas keamanan negara. Untuk itu, Andika Perkasa dianggap sosok yang tepat.
“Terpilihnya Jenderal Andika sebagai Panglima TNI dapat dibaca sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ketentraman dan keamanan negara di tengah pandemi, karena Jenderal Andika sendiri berasal dari Angkatan Darat yang memahami betul konsep teritorial,” ungkapnya.
Dalam analisanya, Aprizal menyebut ada beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menunjuk Andika Perkasa. Ia menyebut pemerintah cenderung menginginkan perwira tinggi dari matra darat untuk menjadi Panglima TNI, terutama Indonesia akan menghadapi tahun politik pada 2024 yang prosesnya akan dimulai pada 2022.
“Mengapa matra darat? Karena matra darat yang memang di masa Orde Baru dikembangkan sedemikian rupa menjadi jejaring teritorial yang punya doktrin sosial-politik dan kekaryaan,” katanya.
“Namun, terdapat beberapa kendala apabila Jenderal Andika menjadi Panglima TNI. Beliau akan pensiun di November 2022, sehingga puncak tahun politik pada 2024 tidak dapat dikawal secara maksimal oleh Jenderal Andika,”
Oleh karena itu, Aprizal berharap Andika Perkasa dapat menjaga kestabilitas keamanan menjelang tahun-tahun politik yang akan memanas. Tapi ia mengingatkan kepada Andika untuk bersikap netral.
“Kami berharap TNI kembali hadir untuk memberi ruang keamananan dan kestabilan dalam perpolitikan negeri ini, apalagi kita akan mengahadapi tahun politik yang intensitas ketegangannya akan terjadi berkali-kali lipat,” katanya menambahkan.
“Dalam konteks ini, TNI harus menjamin stabilitas ketentraman dan keamanan. Selain itu, yang penting di tahun politik adalah TNI harus menjaga netralitas dan tidak boleh ikut campur dalam perpolitikan. Sehingga, keterlibatan TNI dalam ruang-ruang sipil seperti kontestasi politik tidak terjadi, sebagaimana pernah terjadi di era Orde Baru,” katanya. (ads)
