KANALNEWS.co, Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) menegaskan Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair Fatihuhulum atau akrab disapa dengan mbah Moen telah menentukan Muktamar PPP digelar pada 30 Oktober 2014.

“Saya berharap secepat-cepatnya dilaksanakan agar perselisihan selesai. Beliau (mbah Moen) menyampaikan 30 Oktober itu hari Kamis pahing, merupakan hari baik,” ujarnya di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

SDA mengatakan hal itu saat menghadiri pertemuan Ketua DPW PPP se-Indonesia yang turut dihadiri Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair, Jajaran Mahkamah PPP dan sejumlah pengurus DPP PPP dan dalam pertemuan itu Ia mengklaim  disebut oleh mbah Moen sebagai Ketua Umum PPP. Ucapan mbah Moen itu, menurut Suryadharma, menekankan bahwa posisi Romahurmuziy (Romi) selaku ketua umum tidak diakui.

“Mbah Moen mengatakan langsung bahwa muktamar di Surabaya itu ilegal. Mbah moen juga sudah menghubungi Kapolri, untuk meminta dikeluarkan izin pelaksanaan muktamar, dan insyaallah Kapolri akan mengeluarkan izin untuk pelaksanaan muktamar 30 Oktober yang rencananya di Hotel Sahid, Jakarta,” ujarnya menambahkan.

Muktamar 30 Oktober menurut SDA akan membahas antara lain, mengenai AD/ART, program kerja, pokok pikiran, serta dimungkinkan adanya pembahasan mengenai sikap politik PPP lima tahun kedepan.

“Pembahasan sikap politik itu bisa jadi pengukuhan ke Koalisi Merah Putih atau bisa jadi ada perubahan ke Koalisi Indonesia Hebat. Itu sepenuhnya wewenang muktamar, bukan wewenang Suryadharma Ali,” kata dia.

Selain itu, muktamar 30 Oktober akan mengundang Presiden Joko Widodo beserta seluruh ketua umum partai politik baik dari Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat, untuk didengarkan pokok-pokok pikirannya. Selain itu muktamar itu juga akan mengundang kubu Romi dengan catatan Romi melepaskan jabatannya sebagai ketua umum terlebih dulu.

“Tidak mungkin ada dua ketua umum dalam satu muktamar. Logikanya juga kalau Romi merasa ketua umum, dia tidak akan hadir, karena dia seharusnya menganggap muktamar 30 Oktober ilegal,” kata dia.

Sebelumnya PPP kubu Romi menggelar Muktamar PPP ke-VIII di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014, yang hasilnya menunjuk politisi PPP Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketua Umum secara aklamasi. Seusai muktamar tersebut, Romi juga menyatakan PPP merapat ke kubu Jokowi.

Romi menyatakan telah mengundang kubu Suryadharma Ali dalam muktamar itu, namun yang bersangkutan tidak hadir. (Setiawan)