Foto : Ketua Rumah Aspirasi – 19 Surabaya

Kanalnewas.co – SURABAYA, Ketua Rumah Aspirasi-19 Mulyadi meminta Wali Kota Surabaya untuk mengevaluasi kinerja bawahannya, mengingat dua kasus pelanggaran oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopum).

“Fenomena ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada pembenahan di internal Pemkot Surabaya dan diusut tuntas,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi harus ambil sikap untuk membenahi perilaku kinerja ASN agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni sebagai pelayan masyarakat. Bahkan lanjut dia, dirinya juga menyarankan, agar kasus ini diproses hukum jika terdapat unsur pidana.

Dua kasus pelanggaran ASN tersebut meliputi oknum petinggi Satpol PP Surabaya yang diduga menjual barang hasil razia penertiban, serta beberapa bulan yang lalu Anggota Satpol PP juga melakukan pemukulan dan pelecehan seksual di tempat hiburan malam. Satu lagi adalah oknum ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya yang diduga terlibat mafia perizinan.

“Hal Ini jangan dianggap persoalan remeh-temeh. Jika dibiarkan akan menambah buruk citra Pemkot Surabaya di mata masyarakat,” tegasnya.

Mulyadi menjelaskan proses perizinan outlet harus tertib administrasi. Jika ada retribusi pembayarannya langsung disetorkan ke negara dalam hal ini lewat kantor PTSP, bukan perseorangan oleh oknum tertentu.

“Sebelumnya Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Aly Murtadlo mengatakan pada media, pihaknya menemukan 51 bangunan yang belum mempunyai sertifikat laik fungsi (SLF) sudah beroperasi.

Dia menambahkan ASN yang saat ini berpenghasilan lumayan besar, seharusnya setiap tindakannya selalu bisa memikirkan warga Surabaya agar lebih sejahtera.

“Pemerintah kota surabaya harus, merespons dengan perbaikan layanan, Perwali dan kinerja dengan percepatan. Jangan hanya membuat imbauan saja yang tidak bisa dibuat dasar hukum oleh masyarakat, contohnya terkait pekerja harus melibatkan warga sekitar,” pungkas dia. (dbr)