Kanalnews.co, BANGKALAN – Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana (HMPS) kabupaten Bangakalan menilai Kejari Bangkalan telah menciderai hukum. Pasalnya Kejari tersebut diduga tebang pilih dalam menangani kasus penegakan hukum khususnya kasus asusila yang di klampis dan telah melanggar asas hukum equality before the law.

Pengurus HMPS Bangkalan , Ahmad Mudabir, saat ditemui oleh tim Kanalnews.co Tuban, menyampaikan bahwa masyarakat kecil masih merasa kesulitan untuk mencari keadilan di kabupaten Bangkalan.

“Bayangkan saja sudah 10 bulan dari kejadian, kasus asusila ini belum juga di putus, serta jalannya persidangan yang sangat lambat,” ujarnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab dipanggil Jabir, menjelaskan dalam persidangan ke 5 korban menyampaikan ada alat bukti tambahan yang berupa rekaman pengakuan terdakwa yang telah melakukan tindakan atau perbuatan asusila terhadap korban.

“Anehnya, tidak ada argumentasi hukum yang kuat ketika ada penolakan dari PH Terdakwa saat JPU mengajukan alat bukti tambahan tersebut,” ucap Aktivis PMII itu.

Lucunya juga, awalnya persidangan dikabarkan ditunda kemudian ketika korban pulang sidang berlanjut ada bacaan tuntutan buat Korban

Terlebih, jabir menegaskan bahwa lambatnya penahan kepada Terdakwa kasus asusila tersebut telah melanggar asas equality before the law, dimana semua orang sama dimata hukum.

“Dengan lambatnya melakukan penahanan terdakwa jelas sangat mencerminkan bahwa tidak ada keadilan di kabupaten Bangkalan. Seharusnya, JPU atau ketua Majelis Hakim permerikasa perkara atau memerintahkan agar terdakwa segera dilakukan penahanan.

Jabir yang juga merupakan Penggurus Advokasi Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Bangkalan mengatakan bahwa akan mendampingi korban untuk melaporkan hal ini kepada Pengawas Jaksa (Jamwas), Komisi Yudisial, dan Bawas MA agar mengevaluasi kinerja Kejari Bangkalan dan pengadilan Negeri Bangkalan dan atau memberikan sangsi jika di temukan penyalahgunaan wewenag demi menjaga hak-hak korban serta terwujudnya keadilan bagi pencari keadilan. (Jab/swt).