KANALNEWS.co, Jakarta – Kritik tajam terhadap Presiden Republik Indonesia ke-3, B.J. Habibie, yang dilakukan mantan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Zainudin Maidin, harus dijadikan tonggak oleh pemerintah Indonesia guna membuktikan kekuatan diplomasi negara yang berdaulat, kata anggota Komisi I DPR Puan Maharani.
Penanganan Pemerintah terkait masalah tulisan yang ramai dibicarakan di tanah air, secara jelas akan menjadi salah satu tolok ukur apakah posisi Indonesia di dunia benar-benar strategis dan memiliki dampak nyata dalam hubungan internasional negara, kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.
“Kita sebagai negara bangsa tidak bisa diam saja ketika Pak Habibie dihina oleh mantan pejabat negeri lain demi kepentingan politik dalam negerinya sendiri. Ingat bahwa Pak Habibie adalah Presiden ke-3 RI, bukan ‘mantan presiden’. Berarti beliau akan selalu jadi tokoh bangsa Indonesia,” ujar Puan Maharani yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR.
Ia mengatakan DPR secara resmi sudah melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia atas insiden tersebut. Namun tanpa kekuatan diplomasi yang kuat maka nota dari DPR bisa hanya dianggap sebagai secarik kertas tanpa makna. Apalagi ketika Pemerintah Indonesia belum melayangkan surat protes kepada Pemerintahan Malaysia untuk permasalahan yang sama.
“Soal prinsip politik pemerintah dan DPR boleh berbeda. Tapi untuk persoalan menjaga kehormatan bangsa atas penghinaan di kancah internasional, seperti yang dialami Pak Habibie, ya seharusnya kita berdiri bersama,” katanya.
Puan mengatakan Indonesia sudah masuk G-20 dan sering disebut punya posisi strategis di ASEAN, sehingga seharusnya memiliki dan bisa menggunakan kekuatan diplomasi untuk menghadapi masalah seperti itu.
Apalagi, kata anggota komisi yang antara lain membidangi masalah luar negeri itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada akhir Desember 2012.
Menurut Puan, saat Presiden Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, masalah itu sebaiknya menjadi salah satu agenda pembahasan. Pemerintah Indonesia sebagai wajah negara di pentas internasional juga harus menyatakan keberatannya kepada Pemerintah Malaysia, termasuk dalam berbagai isu lain seperti perlindungan atas TKI di Malaysia. Inilah momentum untuk membuktikan kekuatan diplomasi Indonesia secara nyata.(ant)
