Kanalnews.co, JAKARTA– Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia mulai bisa dikendalikan. Pemerintah berharap kondisi ekonomi di tanah air perlahan dapat bangkit kembali.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro menunjukkan hasil positif pada upaya penanganan pandemi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kasus aktif di Indonesia sudah berada pada satu digit di angka 7,4 persen yang jauh lebih baik apabila dibandingkan kasus aktif global di angka 17,3 persen.

“Dari sidang kabinet paripurna dilaporkan, dari PPKM mikro kasus aktif sudah single digit, yaitu 7,4 persen dibandingkan global yang 17,3 persen. Kemudian kasus sembuhnya kita sudah di atas global. Global 80,5 persen, kita 89,9 persen. Tinggal di kasus kematian kita masih di atas global. Global 2,17 dan kami 2,7 persen,” ujarnya.

Kondisi tersebut diharapkan tak lantas membuat seluruh pihak lengah. Pasalnya, di beberapa negara seperti di Eropa dan Asia saat ini mengalami lonjakan gelombang ketiga penularan Covid-19.

Salah satu cara untuk bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah pemerintah sudah melarang untuk melakukan kegiatan mudik lebaran tahun ini. Pemerintah tak mau pengalaman kenaikan kasus Covid-19 meningkat usai libur Idul Fitri seperti di tahun lalu.

“Bapak Presiden minta bahwa kebijakan pengendalian itu agar segera dilaksanakan dan pemerintah melalui PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) sudah menyampaikan bahwa ada larangan mudik dan juga sudah disiapkan surat edaran dari Menteri Agama yang mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan,” ucap Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu.

Tak kalah penting, momentum positif ini bisa membuat ekonomi nasional kembali pulih. Berkaitan dengan itu, untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah mendorong pihak swasta untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi para karyawannya mengingat sejumlah fasilitas dan insentif kepada sejumlah sektor yang telah diberikan pemerintah.

“Melalui pembayaran THR, estimasi anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah Rp215 triliun,” ungkapnya.

Sementara itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran sejumlah bantuan dan perlindungan sosial untuk menggerakkan konsumsi masyarakat yang diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

“Pemerintah juga mendorong hari belanja nasional di H-10 dan H-5 di mana hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim dengan menyiapkan Rp500 miliar,” katanya. (bnd)