Foto: Antara

 

Kanalnews.co, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya hari ini meluncurkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta, Rabu (13/10).

Peta Mangrove Nasional (PMN) Tahun 2021 ini merupakan hasil pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Dengan diluncurkannya Peta Mangrove Nasional, diharapkan dapat menjadi baseline baru terkait kondisi mangrove terkini yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove.

“One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda Presiden. Kita Programkan untuk G20 juga,” ujar Menko Luhut dikutip dari keterangannya.

Luhut  mengatakan, pengelolaan mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, melalui strategi pengelolaan mangrove yang lebih baik ke depan.

“Kami harap setelah launching ini pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan, dan perawatan ekosistem mangrove harus dipercepat agar target dapat tercapai,” kata Luhut.

Berdasarkan informasi, Kementerian LHK saat ini ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyusunan peta tematik mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000.

Menteri Siti mengatakan, one map merupakan label dari one map policy di mana Kementerian LHK merupakan wali data one map dengan tematik mangrove.

“Peta itu jangan hanya dilihat sebagai kartografik atau gambar namun terdapat unsur politik di dalamnya ada rule based, aturan main, kebijakan-kebijakan dan kemudian didelineasi artinya ditentukan garis garisnya sehingga semua kementerian akan terlibat menjaga dan mengelola mangrove dengan baik,” ujar Siti Nurbaya.

Menurut penuturannya, hasil analisis data menunjukkan terdapat perubahan luasan yang cukup signifikan luas eksisting mangrove dari PMN 2013-2019  sebesar 3,311,245 Ha, dan hasil pemutakhiran PMN di tahun 2021 menjadi seluas 3.364.080 Ha. Dengan kata lain terdapat kenaikan luasan mangrove eksisting seluas 52.835 Ha.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden PMN menjadi program nasional yang sangat penting termasuk juga dalam menghadapi G-20. Kalau kita lihat di lapangan sudah banyak pengalaman dari tahun 1990-an akhir dan tahun 2003, bagaimana mentransformasi dari tambak kemudian direhabilitasi menjadi ekosistem mangrove,” tutur Siti.

Sementara itu, Country Director World Bank Satu Kahkonen ikut mengapresiasi peluncuran one map policy mangrove dan kinerja pemerintah Indonesia dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

“One map merupakan satu agenda yang sangat penting langkah Indonesia  dalam mengelola mangrove ke depan untuk berbagai program mangrove. Dalam tayangan dan penjelasan tampak bahwa KLHK telah mengerjakan banyak terkait  mangrove. World Bank akan mendukung kerja-kerja yang sudah baik ini untuk percepatan dan untuk dukungan kepada issue global seperti ini,” tutur Satu. (Kin)