KANALNEWS.co, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tentang penggunaan uang muka penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1436H/2015M.

Persetujuan ini diberikan pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama untuk masa persidangan II dan Raker yang digelar pada Kamis (29/1) itu terkait pembicaran pendahuluan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1436H dan Pembentukan Panitia Kerja BPIH Tahun 1436H/2015M.

Dalam risalah kesimpulan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dan Menag itu disebutkan bahwa penggunaan uang muka penyelenggaraan ibadah haji yang diusulkan Menag sebesar Rp1.747 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, 50% dari total usulan pembiayaan untuk penyewaan pemondokan di Makkah dan Madinah sebasar Rp1.509 triliun. Kemudian 50% dari total usulan pembiayaan untuk penyediaan katering jamaah haji di Arab Saudi sebesar Rp136,2 miliar.

Ketiga, 50% dari total usulan pembiayaan untuk penyediaan layanan transportasi shawalat dan upgrade Naqobah sebesar Rp44,8 miliar. Keempat, biaya pencetakan paket buku manasik dan perjalanan haji sebesar Rp2,5 miliar. Dan kelima, biaya pelaksanaan bimbingan manasik dan perjalanan haji sebesar Rp54,3 miliar.

Namun demikian, persetujuan DPR ini dengan catatan usulan tersebut dilaporkan dan dibahas dalam Panja BPIH 1436H/2015M. (Herwan)