KANALNEWS.co, Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai tidak relevan Kota Bekasi menjadi bagian dari Jakarta, atau justru membentuk provinsi sendiri dengan sejumlah daerah di Bogor Raya. Sebelumnya Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi sempat menyatakan Bekasi cocok menjadi bagian Jakarta dari pada Bogor Raya. Alasannya kultur dan budaya yang ada lebih mirip.

“Seperti yang pernah saya bilang, tak relevan kalau pemekaran untuk konteks provinsi,” kata Ridwan Kamil kepada wartawan saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Jawa Barat yang ke-74, Senin (19/8/2019).

Pernyataan Emil sapaan akrab mantan Walikota Bandung itu sekaligus untuk menepis isu perpindahan administrasi Kota Bekasi yang berada dalam kawasan Provinsi Jawa Barat menjadi bagian Provinsi DKI Jakarta mulai banyak digulirkan. Menurutnya untuk mengatasi permasalahan administrasi yang kerap terjadi, maka pemekaran daerah lebih tepat untuk pemerintahan daerah tingkat II atau pemekaran kabupaten/kota. “Bekasi harus tetap berada dalam kawasan administrasi Jawa Barat,” ujar Emil.

Emil juga memastikan terkait dengan wacana provinsi Bogor/Pakuan Raya kondisi tersebut tidak tepat. Karena, yang paling pas untuk daerah Bogor adalah dengan pemekaran daerah. “Karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh, yang terlalu repot,” katanya singkat.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, obrolan mengenai pemekaran hingga pembangunan provinsi baru untuk kawasan Bogor Raya memang sudah ada sejak lama. Keinginan mendirikan provinsi sendiri dan lepas dari Jawa Barat pun sesekali disuarakan dan mengenai ajakan kepada Kota Bekasi membuat provinsi Bogor, Bima Arya menyebut hal ini salah kaprah.

“Selama ini tidak pernah mewacanakan untuk mendirikan provinsi baru dan mencaplok Kota Bekasi.Itu tidak ada (mengajak Bekasi). Konteksnya adalah perkembangan Bogor yang harus diantisipasi,” tegas Bima.

Bima mengatakan, perkembangan populasi di Kota Bogor dan sekitarnya cukup cepat. Jika hal ini tidak diantisipasi maka kebutuhan masyarakat dalam administrasi dan lain sebagainya bisa lambat. “Jadi opsinya memang memperluas untuk kabupaten yang masuk ke kota. Kemudian memperkecil rentang administrasinya sehingga berpisah dari Jabar,” papar Bima.

Selain dua opsi tersebut, kata dia, kemungkinan terakhir adalah menjalin komunikasi antara kabupaten-kota. Contoh yang bisa diambil di Jabar adalah kerja sama antara Cirebon, Kuningan, dan Brebes, dengan membentuk Kunci Bersama. Melalui kerja sama ini diharapkan, upaya menyejahterakan masyarakat dari berbagai aspek bisa dilakukan.

“Seluruh opsi ini tengah dikaji oleh pemerintah Kabupaten/kota dibantu pihak perguruan tinggi khusunya dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Jika kajian internal ini sudah diselesaikan maka langkah selanjutnya berkomunikasi dengan pemerintah provinsi serta DPR/DPRD. Kajiannya akhir tahun ini,” ungkap Bima. (ANT)