Kanalnews.co, PONTIANAK – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI baru saja menggelar pertemuan dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, DPRD Pontianak, Forkompimda, beserta jajaran SKPD Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar, di Kantor Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Dalam kunjungan pada Jumat (8/10) tersebut, terungkap bahwa banyaknya wilayah di Kalbar yang belum tersentuh jaringan sinyal komunikasi (blank spot), menjadi persoalan bagi pelajar yang bersekolah melalui daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Banyak daerah di Kalimantan Barat dan juga di daerah serupa, yang mempunyai persolan yang sama, yakni tidak memadainya akses internet ataupun dari perangkatnya sendiri, contohnya alat komunikasi yang tidak men-support. Sehingga pembelajaran secara daring tidak maksimal dilakukan. Untuk itu, masalah ini selayaknya dipecahkan secara bersama dengan kementerian terkait,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dikutip dari laman Parlmentaria.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mengatakan, Komisi X DPR RI tentunya akan membicarakan permasalahan tersebut kepada pihak terkait, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal itu dilakukan untuk memastikan setiap daerah yang memiliki blank spot bisa diberikan jalan keluar terhadap persoalan tersebut.
“(Harapannya) akses jaringan internet bisa lebih baik digunakan, dengan sinyal yang bagus, diharapkan siswa-siswi yang melakukan pembelajaran secara online bisa lebih memahami apa yang dijelaskan oleh pengajar serta memudahkan dalam pencarian materi sekolah. Hal tersebut dilakukan guna mengejar ketertinggalan akibat pandemi covid-19. Di mana, saat ini pembelajaran mengalami situasi learning lose,” tutur Hetifah.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menjelaskan, Komisi X DPR RI sudah meminta dukungan Kominfo dalam rangka penerapan PJJ, supaya Kominfo dapat membangun BTS (Base Transceiver Station) sampai ke pelosok-pelosok daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).
“Diharapkan, dengan adanya pembangunan BTS di daerah 3T, masyarakat ataupun siswa-siswi yang berada di daerah terpencil dan ada di daerah perbatasan dapat menggunakan akses internet dengan baik. Sehingga ke depan pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan dengan maksimal, itu menjadi tujuan paling utama adanya pembangunan,” kata Adrianus.
Sejalan dengan hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Sugeng Harjadi menjelaskan, persoalan akses internet masih menjadi kendala PJJ di Kalbar. Karenanya, ia meminta dukungan Komisi X DPR RI agar menyampaikan kepada Kementerian terkait untuk memperkuat jaringan yang ada di Kalbar.
“Saya berharap kepada Komisi X agar dapat menyampaikan kepada Kominfo untuk memperkuat jaringan akses internet guna memudahkan pembelajaran siswa-siswi melalui sistem online (daring),” tutur Sugeng.
Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah gencar mendorong sekolah-sekolah untuk meningkatkan metode pembelajaran belajar dari rumah (BDR) melalui PJJ dengan sistem digital di masa pandemi Covid-19 agar siswa tidak kehilangan kesempatan belajar. Kendati demikian, hal tersebut sulit diterapkan di Kalimantan Barat. (Kin)
