Kanalnews.co, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan. Presiden juga menginginkan agar seluruh masyarakat mempunyai akses, kesempatan, dan perlindungan yang sama.
Hal itu disampaikan saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024, serta meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030, pada Kamis, (1/8/2024) di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
“Saya titip transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, harus mendapatkan perlindungan yang sama,” ujar Presiden, dilansir dari siaran pers Kemensetneg.
Lebih lanjut, Presiden meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) meningkatkan perlindungan masyarakat di bidang ekonomi digital. Menurutnya, literasi keuangan di Indonesia saat ini masih terbilang rendah.
“Literasi keuangan kita masih rendah, se-ingat saya kurang lebih 50 persen masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital,” ucap Presiden.
Karenanya, Presiden juga menegaskan perlunya sistem perlindungan dan keamanan data bagi konsumen, sehingga masyarakat tidak dirugikan.
“Siapkan sistem perlindungan konsumen. Pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan bahwa situasi ekonomi global saat ini lambat dan tidak pasti. Maka dari itu, Indonesia harus mampu memaksimalkan semua kesempatan dan instrumen yang ada.
Ia juga menegaskan potensi ekonomi digital Indonesia yang besar. Presiden menyebut ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan meningkat 4 kali lipat pada tahun 2030 mendatang.
“Pembayaran digital juga diprediksi akan tumbuh 2,5 kali lipat pada tahun 2030 mencapai 760 miliar USD atau sekitar Rp12.300 triliun. Sebuah angka yang sangat besar sekali,” ungkap Presiden.
Lebih jauh, Presiden Joko Widodo menyoroti bonus demografi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
Diperkirakan, sambung Presiden, bonus demografi mencapai puncak pada tahun 2030 dengan 68 persen penduduk berada di usia produktif, termasuk generasi Y, Z, dan Alpha. Tidak hanya itu, sebanyak 354 juta ponsel aktif di Indonesia. Angka tersebut melebihi jumlah penduduk Indonesia dengan total 280 juta.
“Jumlah pengguna internet sudah mencapai 185 juta, jumlah yang sangat besar sekali, potensinya besar sekali. Oleh sebab itu, transformasi digital khususnya bidang ekonomi bidang keuangan menjadi sangat penting apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini,” jelas Presiden.
Presiden juga menyebut situasi saat ini banyak sektor yang beralih ke teknologi artificial intelligence, bahkan administrasi, jasa, dan hiburan.
Dengan demikian, ia berharap sebanyak 64 juta UMKM yang ada di Indonesia dapat menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan ekonomi digital, serta pembayaran digital.
“Tentu digital UMKM ini akan mendongkrak ekonomi digital dan pembayaran digital kita,” tutur Presiden.
Turut hadir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. (aof)
