Foto ist

 

Kanalnews.co, JAKARTA– BNN mengungkapkan bahwa kerangkeng manusia yang ada di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin bukanlah tempat rehabilitasi narkoba. Sebab, ada syarat dan ketentuan untuk mendirikan tempat rehabilitasi.

Penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit menjadi sorotan. Pertama kali ditemukan, kerangkeng tersebut dihuni oleh puluhan orang yang diduga mengalami perbudakan.

Menurut keterangan polisi setempat, kerangkeng tersebut digunakan sebagai tempat rehabilitasi atau kasus kenakalan remaja. Belakangan diketahui kerangkeng itu telah berdiri sejak 10 tahun lalu.

Kepala Biro Humas dan Protokol Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono menegaskan kerangkeng tersebut bukanlah tempat rehabilitasi. Ada banyak syarat formil dan materill serta ketentuan yang harus dijalankan di dalam setiap pusat rehabilitasi.

“Pusat menyatakan bahwa kerangkeng itu bukan tempat rehab, kenapa kita nyatakan bukan tempat rehab, rehab itu ada namanya persyaratan materiil dan formil,” katanya.

Adapun syarat formil yang harus dipenuhi seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin operasional yang dikeluarkan oleh dinas. Selain itu, syarat materiil misalnya harus ada lokasi, harus ada program rehabilitasi seperti 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tergantung jenis narkoba yang digunakan, apakah sabu, ganja, dan sebagainya.

Lalu, syarat materiil lainnya misalnya berapa jumlah dokter jiwa, psikiater, dokter umum, pelayanannya, dan kelayakan ruangan.

“Namanya kalau mau bikin tempat rehab itu kita membuat dulu izin lokasi. izin lokasi sudah dapat, terus izin operasional dipenuhi persyaratan jumlah pegawai, seperti KTP-nya, ijazahnya, kan ada persyaratan teknis seperti dokter, dokter jiwanya berapa, dokter kesehatannya apa, dokter umumnya berapa, pelayanan kesehatan bagaimana. Kan begitu, kemudian ruangannya harus berapa ruangan harus dipenuhi,” katanya.

Ia mengatakan tempat rehabilitasi harus jelas memiliki program pembinaan dan rehabilitasi. Sebab tidak ada program rehabilitasi yang mengharuskan orang untuk bekerja di kebun sawit.

“Kemudian materinya bagaimana, programnya, nah ini harus seperti itu, nggak bisa naroh orang di kandang itu langsung dianggap rehab ya, nggak bisa. Nanti dia orang ada masalah di kampung taroh disekap di kamar selama 1 tahun begitu ngeles ditanya Komnas HAM ini untuk rehab jangan semua dilempar ke rehab begitu,” katanya.

“Rehab kan nggak boleh di pekerjaan kaya begitu, di kebun nggak ada. Itu bukan rehab, sejak awal kita sudah nyatakan seperti itu, dan BNN sudah memberikan nasihat gitu kepada Bapak Bupati itu, begitu,” ujar Pudjo.

Untuk itu, ia masih menyimpan banyak pertanyaan alasan dan tujuan membuat tempat kerangkeng tersebut.

“Ini kan tujuannya tujuan apa kok membuat tempat kerangkeng? Tujuan apa begitu? Makanya sejak awal BNN itu menyatakan itu bukan tempat rehab, dari zaman dulu sudah menyatakan itu,” ujarnya. (ads)