Foto: wikipedia

 

Kanalnews.co, JAKARTA– Tak sedikit usulan untuk menjadikan Natuna sebagai provinsi. Bagaimana tanggapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian?

“Bahwa yang mengajukan untuk pemekaran wilayah itu sudah 371 atau 317 saya lupa, kabupaten/kota. Nah kita pemekaran wilayah implikasi yang paling penting itu adalah anggaran,” kata Tito di Kantor Kecamatan Pulau Laut, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (24/11/2021).

Menurut Tito untuk menjadikan suatu daerah menjadi provinsi bukan tugas yang mudah karena salah satunya membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Apalagi, sejak pandemi Covid-19, pendapatan negara tak sesuai target baik nasional dan daerah.

“Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pendapatan kita juga tidak sesuai dengan target tingkat nasional maupun daerah. Makanya berimplikasi pada kapasitas fiskal untuk melakukan pemekaran,” ujarnya

“Oleh karena itu, dibuat moratorium dengan harapan, kita harapkan nanti ekonomi pulih otomatis keuangan meningkat, pendapatan meningkat. Kalau pendapatan meningkat, maka secara bertahap skala dengan skala prioritas moratorium itu bisa dibuka artinya,” katanya.

Dalam kunjungan ke Natuna, Tito bersama Menko Polhukam Mahfud Md meninjau dua pulau terluar di sana. Dua pulau itu adalah Pulau Sekatung dan Pulau Laut. (ads)