Kanalnews.co; JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuka secara terang strategi penyerapan anggaran yang tersisa sebesar Rp 63 triliun, serta menjelaskan sejauh mana program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada ekonomi di daerah.
Hal itu disampaikan Sihar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, hingga kini realisasi anggaran BGN baru menyentuh Rp 36,23 triliun dari total pagu Rp 71 triliun. Padahal lembaga tersebut juga tengah mengajukan tambahan dana sekitar Rp 28 triliun, yang berarti total kebutuhan anggaran bisa mencapai hampir Rp 99 triliun.
“Masih ada sekitar Rp 63,4 triliun yang harus diserap dalam waktu singkat. Kami ingin tahu bagaimana strategi BGN agar dana itu benar-benar tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Sihar.
Politikus asal Sumatera Utara itu menilai, pengelolaan dana sebesar itu harus disertai akuntabilitas yang kuat. Ia juga menyoroti arah kebijakan MBG yang disebut tengah membangun sebuah ekosistem baru, terutama di sektor peternakan yang selama ini terkendala tingginya biaya produksi.
“Kalau bicara soal ekosistem, kita perlu tahu di mana letak biayanya. Apakah di harga ayam, pakan, bibit, atau mungkin di rantai distribusi?” ujarnya.
Berdasarkan hitungan Sihar, anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk MBG hanya berpotensi menambah 0,04 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, ia berharap program ini tidak sekadar bersifat bantuan, tapi bisa menjadi penggerak baru bagi ekonomi rakyat.
“Kita ingin MBG menjadi salah satu daya ungkit (leverage) yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Maka, rantai pasoknya harus dikaji lebih dalam,” katanya menambahkan.
Sihar juga mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan pangan, agar program tidak hanya berfokus pada konsumsi tetapi juga menciptakan nilai ekonomi di daerah. Ia mencontohkan potensi besar sektor perikanan di wilayah Dapil Sumut II, yang bisa menjadi sumber bahan makanan bergizi jika dikelola dengan baik.
“Program ini seharusnya membuka ruang kreatif bagi masyarakat untuk berinovasi, bukan justru terhambat oleh biaya tinggi,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Sihar mengingatkan pentingnya rasa tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan program yang menyentuh hingga 80 juta penerima manfaat tersebut.
“Kalau terjadi masalah, misalnya kasus keracunan, masyarakat harus merasa memiliki program ini. Jangan saling menyalahkan, tapi tanggung jawab bersama harus dikedepankan. Itulah semangat gotong royong yang harus kita bangun,” pungkasnya. (Tug)
