Kanalnews.co, DEPOK- Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU menyoroti lambatnya pelaksanaan vaksinasi di Kota Depok. Dari total sasaran 1,6 juta hingga kini baru 269 ribu orang yang sudah divaksinasi.

Berdasarkan Informasi & Koordinasi Covid -19 Kota Depok, pada tanggal 21 Juli 2021 tercatat 78.523 terkorfimasi covid dan 1.498 meninggal dunia.

Lambatnya proses vaksinasi di Depok tak sesuai dengan amanat Pasal 4 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 10 tahun 2021 menyatakan vaksinisasi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

LPBH NU menilai jika pemerintah Kota Depok beralasan tenaga Kesehatan yang dimilikinya kurang, maka seharusnya bisa melakukan kerja sama dengan badan usaha milik negara atau daerah. Selain itu, bisa juga dengan badan usaha swasta, organisasi profesi atau kemasyarakatan dan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 sehingga kekurangan tenaga atau sumber Daya Manusia di Pemerintah Kota Depok tidak dapat dijadikan alasan dalam keterlambatan target vaksinisasi
Masyarakat Kota Depok, mengingat vaksinisasi merupakan kebutuhan masyarakat kota Depok yang harus cepat dituntaskan.

Apabila Pemerintah Kota Depok tidak melakukan percepatan dalam pelaksanaan vaksininasi di Kota Depok maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pembiayaran dan
masyarakat Kota Depok. Hal ini bisa menjadi gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (onreichtmatige overhiedsdaad).

Sebab karena kesuksesan vaksinisasi di Kota Depok adalah tanggungjawab Wali Kota Depok, seperti yang termaktub pada Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021.

Oleh karena itu, LPBH NU Kota Depok menuntut Walikota Depok untuk segera
melaksanakan beberapa hal :

1. Melakukan koordinasi dengan Polres Metro Depok, Komando Distrik Militer Kota Depok, perusahaan-perusahaan dan pihak pihak lainnya untuk Kerjasama dalam pelaksanaan vaksinisasi, sehingga alasan Pemerintah Kota Depok yang
menyatakan lambatnya vaksinisasi dikarenakan kekurangan Sumber Daya
Manusia bisa tertutupi.

2. Wali Kota Depok harus transparan dan mengumumkan secara berkelanjutan jumlah vaksin yang sudah didistribukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Depok.

3. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok untuk aktif
menggunakan kewenangannnya dalam melakukan pengawasan terhadap
proses vaksinisasi Kota Depok. Apabila ada kejanggalan atau aspirasi
masyarakat terkait dengan vaksinisasi di Kota Depok maka segera memanggil Wali Kota untuk dimintai keterangan.

4. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk langsung melakukan proses hukum apabila dirasa ada kejanggalan, manipulasi data atau penyelewengan.