Kanalnews.co, JAKARTA– Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan bertindak tegas kepada perusahaan yang tak mengikuti aturan soal kenaikan UMP DKI 2022.

Seperti diketahui, Kepgub Anies Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022 ini menyebutkan upah tahun depan naik jadi Rp 4.641.854. Sebelumnya, dengan skema berdasarkan PP 36/2021 kenaikan 0,8 persen, UMP DKI sebesar Rp 4.453.935.

“Perusahaan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian isi Kepgub Anies, dilihat, Senin (27/12/2021).

UMP Rp 4,64 juta ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022. Sementara itu pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP,” tulis Kepgub Anies. Kepgub ini sudah diteken Anies 16 Desember.

Keputusan Anies tersebut telah melalui pembahasan lebih dulu dengan pengusaha hingga pemerintah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andriansyah menerangkan kronologi Gubernur Anies Baswedan naikkan UMP 2022 jadi 5,1 persen.

DKI juga meminta kajian dari Bank Indonesia (BI) termasuk pendapat Bapenas, sampai mendapat rilis terbaru BPS terkait pertumbuhan inflasi. Data BPS terbaru itu yang dijadikan dasar Pemprov DKI merevisi UMP DKI 2022 jadi 5,1 persen.

“Yang disampaikan tidak ada pembicaraan perlu saya luruskan sudah ada pembicaraan, dengan Apindo, Kadin, Serikat Pekerja,” tuturnya.

“Apindo, Kadin tetap PP 36 usulannya seperti itu. Setelah itu kalau dari unsur serikat karena sudah ada rilis BPS naik jadi 5,1 persen, pertama kan 3,57 persen karena rilisnya belum keluar dari nasional naik jadi 5,1 pertumbuhan dan inflasi nasional,” kata dia.

Selanjutnya, pada 16 Desember, Anies kemudian mengumumkan kenaikan UMP jadi 5,1 persen. Baru kemudian Kemenaker menjawab surat Anies pada 18 Desember.

“Isi jawabannya intinya tetap bahwa penetapan upah minimum mengacu pada PP 36. Tetap itu saja jawabannya seperti itu. Jadi itu kronologinya,” ucap Andriyansyah.

“Kita mempunyai undang-undang khusus yang mempunyai kewenangan khusus Gubernur melakukan keputusan strategis dan Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta adalah Undang-Undang yang tidak di-omnibus law-kan. Kedua proyeksi BI mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, kajian kementerian BPN dan rilis BPS yang menunjukkan 5,1 persen,” pungkasnya. (ads)