Suasana tasyakuran LPBHNU Kota Depok. FOTO: PCNU Kota Depok

Kanalnews.co, DEPOK- Kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Depok pada 2019 mencapai ratusan kasus. Data itu dirilis oleh Polres Metropolitan Kota Depok.

Dari ratusan kasus tersebut, 300 di antaranya merupakan kasus pencabulan anak. Jumlah kasus tersebut juga diamini oleh Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Depok saat itu.

“Kondisi tersebut tentu memberikan dampak yang sangat serius terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Depok,” kata Ketua LPBHNU Depok Muhtar Said dalam syukuran skretariat baru LBHNU Depok, Selasa (1/6/2021).

Menurutnya, berbagai upaya perlu dilakukan untuk menyelesaian persoalan tersebut, peran serta masyarakat terutama sangat dibutuhkan guna menekan angka KDRT di Kota Depok.

Selain itu, DPAPMK juga perlu diberikan apresiasi karena telah membuka layanan konsultasi. Sayangnya, walaupun sudah dibuka ruang konsultasi, pada laman resmi DPAPMK tidak ditemukan data terkait dengan jumlah orang yang melakukan konsultasi atau laporan adanya KDRT.

Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan mengingat DPAMK merupakan aparatur pemerintah Kota Depok yang seharusnya melakukan inisiatasif untuk membuat program yang bisa diakses oleh masyarat.

Ketiadaan data tersebut menjadi paradoks. Pasalnya, banyaknya laporan atau kasus terkait dengan KDRT yang ditanggani oleh Polres Depok, ternyata tak sebanding dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Depok terkait pelayanan konseling dan penanganan KDRT.

Kondisi demikian membuat asumsi bahwa tidak ada sinergitas antara DPAMK dengan Polres Metropolitan Kota Depok.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Menusia (HAM) sekaligus memberikan dampak baik fisik maupun psikologis bagi korban KDRT dalam hal ini Perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan menjadi korban KDRT.

Selama ini terjadinya KDRT dilatarbelakangi oleh berbagai hal baik ekonomi, Pendidikan, rendahnya komunikasi dan komitmen dalam suatu keluarga maupun minimnya peran serta pemerintah dalam memberikan edukasi kepada warganya.

Padahal, KDRT merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan segera, hal tersebut di dasari pada dampak yang ditimbulkan dari adanya KDRT tersebut seperti luka fisik atau cacat, hilangnya rasa percaya diri, depresi, serta gangguan psikis (kejiwaan) yang berlangsung berkepanjangan.

Untuk itu Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum  Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Depok menyerukan kepada DPAPMK Kota Depok untuk:

1.    Menjalin sinergitas dengan Polres Metropolitan Kota Depok terkait dengan data penanganan perkara dan tindaklanjut pembinaannya.

2.    Sesuai dengan Pasal 15 UU No 23 tahun 2004 maka DPAPMK dan Polres Metropolitan Kota Depok bekerjasama untuk membuat kebijakan terkait dengan mekanisme permohonan penetapan perlindungan bagi korban KDRT yang mudah diakses oleh semua kalangan.

3.    DPAMPK merumuskan program secara massif kepada masyarakat Depok tentang Kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap adanya Tindakan KDRT.