Foto Kemenko PMK

 

 

Kanalnews.co, NGANJUK – Dalam rangka meninjau pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melanjutkan kunjungannya ke Posyandu As Syifa di Desa Palem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, pada Sabtu, (15/62024).

Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK Muhadjir juga menyerahkan sejumlah paket bantuan secara simbolis, terdiri dari 9 bahan pokok kepada ibu hamil, hingga calon pengantin. 

Menko Muhadjir mengatakan, intervensi serentak yang melibatkan 304.263 posyandu seluruh Indonesia per 14 Juni 2024 telah mencapai 33,64 persen. 

“Ini kan bulan pengukuran dan penimbangan balita serentak nasional, melibatkan 304.263 Posyandu seluruh Indonesia. Itu capaiannya hari ini tadi saya dapat laporan baru sekitar 33,64 persen,” kata Muhadjir. 

Lebih lanjut, Muhadjir mendorong seluruh jajaran pemerintah beserta BKKBN di daerah untuk mempercepat penimbangan dan pengukuran, supaya akhir bulan Juni dapat mencapai 100 persen dari total populasi balita dan posyandu yang tercatat.

“Saya berharap masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta jajaran BKKBN di masing-masing daerah supaya mempercepat penimbangan dan pengukuran balita di seluruh Posyandu. Sehingga akhir bulan Juni kita harapkan bisa mencapai 100 persen dari total populasi balita dan jumlah Posyandu yang ada,”  ujarnya Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan, pelaksanaan intervensi serentak bertujuan untuk mengetahui capaian dan kualitas data rutin nasional tahun 2024. Kemudian hasil yang diperoleh menjadi langkah pencegahan stunting dan intervensi serentak guna mempercepat penurunan stunting di Indonesia.

“Kita ingin memastikan sebetulnya berapa capaian dan kualitas pemantauan pertumbuhan tahun 2024, untuk menentukan intervensi bagi yang bermasalah gizi, karena ada perintah dari Bapak Presiden tahun 2024 nanti terakhir itu minimum 14 persen, dan ini akan kita jadikan dasar untuk intervensi kemudian melakukan langkah pencegahan pada periode kepemimpinan presiden berikutnya,” jelas Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir menerangkan bahwa ada tiga standar kelayakan Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) yaitu, peralatan yang standar, kompetensi kader, secra cakupan mencapai 100 persen dari total balita nasional. 

“Karena kelayakan standar data rutin PPGBM yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah apabila pertama peralatannya standar, tidak boleh peralatan macem-macem, kemudian tenaga kadernya kompeten, ketiga cakupannya 100 persen dari total balita nasional,” terangnya.  

Diketahui, dalam blusukan kali ini Menko PMK didampingi Pj.Bupati Nganjuk Sri handoko taruna, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan, Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Endang Sumiwi, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, serta Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto. (aof)