Kanalnews.co, JAKARTA– Kementerian Kesehatan bergerak mencari tambahan dana setelah anggaran program imunisasi dan vaksinasi nasional terkena pemangkasan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap kebutuhan mendesak sebesar Rp1 triliun untuk menutup kekurangan anggaran vaksin pada 2026.
Budi mengatakan pemotongan anggaran yang terjadi sebelumnya berdampak langsung pada program imunisasi nasional.
Akibatnya, Kemenkes kini harus mengajukan tambahan dana agar kebutuhan vaksin bagi jutaan bayi di Indonesia tetap terpenuhi.
Menurut Budi, pembahasan tambahan anggaran saat ini tengah berlangsung di Badan Anggaran DPR. Ia menyebut kekurangan dana tersebut bukan terkait distribusi atau operasional, melainkan untuk pengadaan vaksin itu sendiri.
“Kita kekurangan sekitar Rp1 triliun karena anggaran imunisasi dan vaksinasi ikut dipotong,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI.
Kemenkes sendiri telah menyiapkan peta jalan program imunisasi hingga 2029 berdasarkan proyeksi angka kelahiran nasional. Namun, dari total kebutuhan anggaran vaksinasi sebesar Rp44,49 triliun sampai 2029, masih terdapat celah pendanaan mencapai Rp4,91 triliun.
Tak hanya soal anggaran, Budi menegaskan pemerintah juga tengah memperkuat tiga aspek utama program imunisasi.
Pertama, mempercepat pemenuhan infrastruktur layanan seperti fasilitas rantai dingin (cold chain) yang ditargetkan terpenuhi 100 persen dalam dua tahun ke depan.
Kedua, memastikan proses penyediaan vaksin berjalan lancar mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi hingga penyuntikan kepada masyarakat setiap tahun.
Sementara strategi ketiga difokuskan pada edukasi publik. Budi menyoroti meningkatnya kelompok masyarakat yang menolak vaksin sehingga diperlukan kampanye yang lebih agresif untuk meningkatkan kesadaran pentingnya imunisasi.
“Yang sekarang semakin penting adalah edukasi, karena makin banyak orang yang anti-vaksin,” kata Budi. (ads)
