Kanalnews.co, JAKARTA– Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar belakangan mengkritik soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap hal itu sebagai janji politik mendekati Pilpres 2024.
“Ini negara demokrasi, dan kita tahu saat ini masa kampanye pemilu. Jadi pendapat politik, janji politik, itu pasti akan muncul ya dalam masa kampanye pemilu,” kata Ari di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/11).
Menurutnya IKN kini sudah masuk dalam bentuk Undang-undang (UU) sehingga tak mungkin dibatalkan. Namun jika ada pro dan kontra, hal itu biasa terjadi.
“Tetapi yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan UU IKN, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate,” ujarnya.
Sebelumnya, kubu pasangan AMIN mengkritik pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Anies menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru.
Bahkan PKS sebagai partai pengusung Anies-Cak Imin berjanji tidak akan memindahkan ibu kota alias tetap di Jakarta. Hal itu terjadi jika Anies-Cak Imin menang di Pilpres 2024. (ads)
