Kanalnews.co, JAKARTA – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif layanan Transjabodetabek mulai menuai sorotan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru karena berpotensi membebani masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi.
Menurut Rany, setiap penyesuaian tarif transportasi publik harus didasarkan pada kajian yang matang dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebagai pengguna utama layanan tersebut.
“Setiap rencana penyesuaian tarif transportasi publik harus dilakukan secara sangat hati-hati dan berbasis kajian yang komprehensif. Saat ini masyarakat masih menghadapi berbagai tekanan biaya hidup, sehingga aspek keterjangkauan harus menjadi pertimbangan utama,” kata Rany, Sabtu (13/6/2026).
Ia menegaskan, Transjabodetabek memiliki peran vital sebagai moda transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan kawasan penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Untuk itu, kenaikan tarif tidak boleh dilakukan tanpa diiringi peningkatan kualitas layanan yang nyata.
Rany meminta Pemprov DKI memastikan kenyamanan, ketepatan waktu, keamanan, hingga integrasi antarmoda benar-benar membaik sebelum membebankan biaya lebih tinggi kepada masyarakat.
Di sisi lain, ia memahami alasan pemerintah yang ingin menyesuaikan tarif seiring bertambahnya rute-rute baru dengan jarak tempuh lebih panjang. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan efek sebaliknya.
“Jangan sampai kenaikan tarif justru mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi umum dan mendorong mereka kembali memakai kendaraan pribadi,” tegasnya.
Rany juga mendorong adanya kerja sama yang lebih kuat antara Pemprov DKI dan pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek dalam pengembangan layanan Transjabodetabek, termasuk skema pembiayaan dan integrasi transportasi. Dengan demikian, beban operasional tidak sepenuhnya dibebankan kepada penumpang.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membuka opsi penyesuaian tarif Transjabodetabek menyusul hadirnya sejumlah rute baru, termasuk layanan Blok M-Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah menilai tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini tidak lagi sesuai untuk beberapa rute antarkota dengan jarak tempuh yang jauh, meski tetap menjanjikan kebijakan yang memperhatikan daya beli masyarakat. (ads)
