Foto dok ist

 

Kanalnews.co, JAKARTA– Belakangan ini muncul gerakan untuk menunda Pemilu 2024. Pihak istana menegaskan tidak mengetahui dan meminta untuk tidak menyeret-nyeret pemerintah.

Demikian hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini, Senin (28/2/2022). Meski tidak tahu, pemerintah tetap menampung aspirasi dari manapun termasuk parpol.

“Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari parpol. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua parpol,” kata Faldo.

Ia juga menegaskan tidak ikut campur dalam gerakan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. Sebab, tugas pemerintah saat ini sudah cukup banyak sehingga tak memiliki waktu untuk melakukan demikian.

“Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret,” ujar mantan aktivis mahasiswa tersebut.

“Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, Presiden RI Joko Widodo saat ini sedang fokus untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, juga untuk membangun pemulihan ekonomi usai badai Covid-19.

“Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” katanya. (ads)

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu Pilpres 2024 disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Lalu, beberapa partai membuka peluang untuk mendukung wacana tersebut seperti Golkar dan PAN. (ads)