Foto ist

 

 

Kanalnews.co, JAKARTA– Kasus kepemilikan kerangkeng manusia Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPR RI fraksi NasDem, Taufik Basari, mendesak agar kasus tersebut diungkap secara tuntas.

Polisi sebelumnya menemukan sebuah kerangkeng yang berisi empat manusia. Mereka diduga diperlakukan tidak manusiawi dengan dalil sebagai tempat rehabilitasi narkoba.

Taufik meminta agar kepolisian bersama Komnas HAM mengusut tuntas kasus kerangkeng tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, kepolisian wajib menindaklanjuti dengan tegas.

“Pihak kepolisian harus mengusut adanya kerangkeng manusia tersebut dan mendalami kegunaannya. Harus dibongkar tuntas, untuk apa kerangkeng tersebut, apakah terdapat pelanggaran HAM, siapa saja yang pernah dikerangkeng di situ, sudah berapa orang dan sejak kapan,” kata Taufik.

“Sementara apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum dan HAM terkait tindakan kerangkeng tersebut, maka pihak Pemda bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan bagi para korban. Namun tetap kita serahkan dulu penelusurannya kepada pihak kepolisian,” ucapnya.

Taufik mengatakan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi itu memberikan tanggung jawab negara untuk mencegah segala bentuk penyiksaan dan bentuk perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, serta melakukan penegakan hukum apabila terdapat kejadian dan bertanggung jawab memberikan pemulihan bagi korban.

“Jika ternyata hasil pengusutan ditemukan memang benar digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kerangkeng, terlebih bila terdapat tindakan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, maka penegakan hukum harus dilakukan kepada semua yang bertanggung jawab dan pihak pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memulihkan kondisi para korban,” tegas Taufik. (ads)