Kanalnews.co, JAKARTA – Pernyataan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyebut sekolah tidak selalu menjamin kualitas seseorang, langsung memantik reaksi keras dari pengamat politik Rocky Gerung.
Dengan nada satir khasnya, Rocky menilai ucapan tersebut justru membuka kembali luka lama terkait kontroversi perjalanan akademik Bahlil dalam upayanya meraih gelar doktor di Universitas Indonesia yang sempat menjadi sorotan publik.
Menurut Rocky, polemik itu membuat publik mudah memahami latar belakang munculnya pernyataan sang menteri. Ia menyebut pandangan pendidikan formal tidak menjamin kualitas bisa dibaca sebagai refleksi pengalaman pribadi Bahlil yang sempat menghadapi gelombang kritik luas.
Rocky bahkan melontarkan sindiran tajam dengan mengatakan Bahlil seolah menemukan “rumus baru” tentang makna ijazah. Ia menilai dokumen kelulusan selama ini terlalu diagungkan, padahal belum tentu mencerminkan kemampuan berpikir kritis seseorang.
“Ijazah itu sekadar bukti pernah duduk di bangku sekolah, bukan bukti seseorang mampu menganalisis persoalan,” ujar Rocky, menegaskan perbedaan antara gelar akademik dan kapasitas intelektual yang sesungguhnya.
Meski begitu, ia mengingatkan perdebatan soal ijazah seharusnya tidak mengalihkan fokus pada hal yang lebih substansial, yakni kualitas kebijakan publik yang dihasilkan pejabat negara. Menurutnya, tanggung jawab utama seorang menteri adalah memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Rocky menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang dinilainya harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Ia melontarkan kritik pedas bahwa kekayaan bumi Indonesia semestinya berujung pada kesejahteraan rakyat kecil, bukan hanya menguntungkan kelompok elite.
“Yang dihasilkan oleh bumi itu harus tiba di dapur dan piring emak-emak, bukan tiba di kantong-kantong oligarki,” kata Rocky mengingatkan tujuan utama pengelolaan sumber daya alam.
Pernyataan Bahlil, kata Rocky, juga berpotensi menyeret kembali polemik lama mengenai isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menilai setiap diskusi publik tentang ijazah hampir selalu berujung pada perdebatan yang sama dan belum benar-benar tuntas di mata sebagian masyarakat.
Rocky menegaskan kejelasan dan transparansi menjadi kunci untuk meredam polemik yang terus berulang tersebut. Selama jawaban yang dianggap memadai belum muncul, menurutnya isu itu akan tetap hidup dalam ruang publik.
“Yang jelas mesti ada jawaban, ijazah Jokowi itu asli atau palsu, itu intinya,” katanya.
Di tengah panasnya perdebatan politik, Rocky turut mengingatkan ancaman yang lebih besar, yakni potensi krisis ekonomi dan politik akibat ketidakpastian global. Konflik geopolitik internasional dinilai dapat memicu tekanan serius terhadap stabilitas nasional jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Ia menilai krisis kerap menjadi pemicu gejolak sosial, sehingga peran masyarakat sipil, kampus, jurnalis, dan organisasi publik sangat penting dalam menjaga kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
Menurut Rocky, Indonesia masih memiliki peluang untuk melewati berbagai tantangan asalkan lembaga-lembaga demokrasi berfungsi secara optimal. Ia menekankan penanganan krisis harus tetap berada dalam koridor nilai sipil dan konstitusional.
“Kalau demokrasi berjalan, krisis bukan sesuatu yang menakutkan,” ujarnya,” pungkasnya.
