Kanalnews.co, TUBAN – Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2022 bagi pekerja di Kabupaten Tuban nihil pelanggaran. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinakerin) mencatat hingga H+8 tidak ada aduan tertulis yang masuk.

Diketahui, dua posko pengaduan disiagakan di Kabupaten Tuban, pertama bertempat di Kantor Dinakerin setempat, kemudian yang kedua berada di Kantor Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Tuban yang dibentuk oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Subkorwil IV.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Tuban, Sugeng Purnomo mengatakan, sejak dibuka 13 April lalu dan berakhir 10 Mei kemarin, posko pengaduan di tempatnya sepi pengunjung, meski begitu, pihaknya mengaku telah dihubungi oleh beberapa pekerja via telfon dengan tujuan berkonsultasi.

“Sampai dengan posko pengaduan ditutup, tidak ada laporan pelanggaran, kalau yang sempat telfon call center, sifatnya hanya sebatas konsultasi dan minta dijelaskan kapan batas terakhir pembayaran THR,” katanya, Rabu (11/5/2022).

Kondisi ini, menurut Sugeng, terjadi peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pemenuhan kesejahteraan pekerja, dengan tidak mengkesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memastikan tidak ada problem dikemudian hari, pihaknya intens menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik perusahaan maupun pekerja, termasuk mensosialisaikan regulasi yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Tmur hingga Bupati, yaitu berupa Surat Edaran.

“Kita juga meminta perusahaan melaporkan bukti pembayaran THR, untuk memastikan THR benar-benar telah diterima oleh pekerja,” imbuhnya.

Mantan Camat Kerek itu mengajak pengusaha dan pekerja yang ada di Tuban, senantiasa saling mendukung dalam melaksanakan hak serta kewajibanya, sehingga kegiatan usaha dapat terus berjalan dan ekonomi semakin membaik.

“Harapan kami, situasi seperti ini bisa tetap terjaga dan terus dipertahankan, dan semoga THR yang sudah diterima dapat meningkatkan etos kerja karyawan,” pintanya.

Senada yang disampaikan Kadisnakerin Tuban, Pengawas Ketenagakerjaan Sub korwil Tuban, Erny Kartikasari menjelaskan, nihilnya pelanggaran, karena ekonomi sudah mulai bangkit.

Disamping itu, bahwa untuk tahun ini, pelaksanakaan THR telah dikembalikan sesuai dengan aturan yang lama, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Hari Raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

“Jadi memang tidak ada ruang bagi perusahaan melakukan pelanggaran, karena regulasinya sudah jelas dan wajib dipatuhi. Intinya THR tidak boleh dicicil maupun ditunda,” pungkasnya. (Qoyum/Met)