Kanalnews.co, JAKARTA – Dorongan agar kursi kekuasaan tak lagi instan makin menguat. Irma Suryani Chaniago blak-blakan mendukung gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin mengunci jalur capres hanya dari kader partai, bukan figur dadakan.
Menurut Irma, aturan ini bisa jadi tamparan keras bagi tokoh-tokoh populer yang selama ini melompat masuk politik menjelang pemilu. Ia menilai, tanpa proses kaderisasi, loyalitas dan tanggung jawab terhadap partai bisa dipertanyakan.
“Tentu saya sebagai kader partai setuju,” tegas Irma di Jakarta, Kamis (23/4).
Ia menambahkan, siapa pun yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden harus lebih dulu digembleng di internal partai. Bukan sekadar numpang kendaraan politik.
Dengan begitu, ada ikatan moral yang jelas, bukan sekadar transaksi dukungan.
Tak hanya soal capres, Irma juga menyinggung pentingnya kaderisasi untuk posisi ketua umum partai. Meski begitu, wacana pembatasan masa jabatan ketua umum maksimal dua periode dinilainya berpotensi memicu polemik panas di internal partai.
“Namun sebaiknya memang harus ada kaderisasi agar jika terjadi sesuatu pada ketua umum maka partai bisa tetap bertahan,” kata dia.
Di sisi lain, KPK tak main-main. Mereka mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik, termasuk memperketat struktur kader, mulai dari anggota muda, madya, hingga utama. Bahkan, jabatan politik seperti DPR hingga DPRD diusulkan hanya bisa diisi oleh kader dengan level tertentu.
Lebih jauh lagi, KPK ingin memberi rem bagi fenomena politisi instan dengan menetapkan batas minimal lama bergabung di partai sebelum bisa maju dalam pemilu. (pht)
