Kanalnews.co, JAKARTA– Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengutuk keras Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin yang diduga melakukan perbudakan usai ditemukan kerangkeng manusia di rumahnya. KSP berjanji bakal mengawal kasus tersebut.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin diketahui memiliki kerangkeng manusia. Ia diduga melakukan perbudakan kepada 40 orang pekerja di kebun kelapa sawit miliknya tersebut selama 10 tahun.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani mengutuk perilaku Bupati Langkat tersebut. Ia berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

“Kantor Staf Presiden (KSP) mengutuk keras adanya dugaan praktik perbudakan oleh tersangka korupsi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Kami akan memastikan tersangka mendapatkan hukuman seberat-beratnya,” kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Selasa (25/1).

Mantan peneliti LIPI itu menyebut Terbit telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Konvensi Antipenyiksaan. Dia berharap aparat keamanan menerapkan hukuman tegas kepada Bupati Langkat tersebut.

“Saya berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dengan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik korupsi dan perbudakan,” katanya.

Ia pun mengapresiasi kepada warga yang berani mengungkap kasus tersebut. Ia juga mengapresiasi langkah Migrant Care yang telah melaporkan temuan itu ke Komnas HAM.

“Partisipasi warga dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana yang keji seperti ini sangat kami apresiasi,” dia menambahkan.

Sebelumnya, lembaga pemerhati buruh migran, Migrant Care, mengungkap keberadaan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Ada 40 orang yang dipenjara dalam tempat itu.  Ketika ditemukan, para pekerja mengalami luka lebam dan positif narkoba. (ads)