Foto ilustrasi

 

Kanalnews.co, JAKARTA– Kementerian Agama langsung bertindak cepat menutup salah satu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat, usai kasus pemerkosaan terhadap 12 santriwati yang dilakukan oleh guru di ponpes tersebut. Kini, kasus tersebut telah masuk ke pengadilan.

Seorang guru pesantrem Pondok Tahfiz Al-Ikhlas di Kota Bandung jawa barat, bernama Herry Wirawan tega memerkosa belasan santriwati sejak 2016 hingga 2021. Akibat perbuatannya itu, beberapa santriwati hamil dan melahirkan.

Plt. Karo Humas, Data, dan Informasi Kemenag RI, Thobib Al Asyhar menjelaskan bahwa kasus tersebut telah diserahkan kepada Kepolisian. Kemenag juga telah berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendampingi korban.

“Menanggapi pemberitaan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pimpinan pesantren di wilayah Cibiru, Kota Bandung, Jabar, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang telah menjadi ranah hukum karena setiap warga negara memiliki hak mendapatkan perlindungan dari negara,” kata Plt. Karo Humas, Data, dan Informasi Kemenag RI, Thobib Al Asyhar.

“Peristiwa tersebut terjadi di Kota Bandung 6 bulan yang lalu dimana Polda Jabar bersama Kementerian Agama Provinsi yang difasilitasi Dinas Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI) Jawa Barat telah duduk bersama mengambil langkah-langkah,” jelasnya.

Thobib mengatakan bahwa Kanwil Kemenag Jabar telah menutup pesantren usai kejadian tersebut. Hingga saat ini pesantren tak lagi beroperasi.

“Bersama Polda Jabar sepakat untuk menutup atau membekukan kegiatan belajar mengajar di Pesantren Tahfidz tersebut dan sampai sekarang tidak difungsikan sebagai tempat atau sarana pendidikan, baik pesantren maupun pendidikan kesetaraannya,” jelasnya.

Thobib menyebut seluruh siswa telah dikembalikan ke orang tua untuk dipindahkan ke sekolah lain. Sementara kepada para korban, telah ditangani.

“Kemenag telah melaksanakan hasil kesepakatan dengan Polda dan KPAI agar seluruh siswa dikembalikan ke daerah asal siswa tersebut serta pendidikannya dilanjutkan ke madrasah atau sekolah sesuai jenjangnya yang ada di daerah masing-masing, siswa yang menjadi korban dengan difasilitasi oleh Kasi Pontren dan Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan (FKPPS) Kab/kota masing-masing,” katanya.

“Kemenag selalu berkoordinasi dengan pihak Polda dan Dinas Perlindungan Ibu dan Anak, khususnya terkait penyelesaian perpindahan dan ijazah para peserta didik di lembaga tersebut,” dia menambahkan. (ads)