Kanalnews.co, JAKARTA- Pergantian pucuk pimpinan Polri pada 1 Oktober 2026 dinilai bukan sekadar rotasi jabatan. Pengamat politik Muhammad Amjad S.IP, M.Si melihat langkah Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri sebagai sinyal adanya perubahan besar di tubuh pemerintahan.
Suyudi resmi dilantik Prabowo menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pada hari yang sama, Prabowo juga melantik Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Dedi Prasetyo.
Menurut Amjad, momentum pergantian Kapolri yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila menjadi sesuatu yang menarik. Ia bahkan mengaitkannya dengan istilah “radical break”, yakni perubahan atau pemutusan pola dari kondisi sebelumnya.
“Menurut saya Prabowo ini bikin kejutan di Hari Kesaktian Pancasila, beliau ingin menunjukkan kesaktiannya juga nih,” kata Amjad.
Pria yang juga alumnus Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia itu menilai pola pergantian tersebut mengingatkannya pada sejumlah perubahan sebelumnya yang menurutnya berlangsung secara cepat dan mengejutkan.
“Kejadiannya hampir mengulang ketika Pak Purbaya (Menteri Keuangan) diganti, lagi enak-enak rapat ternyata di Istana sudah ada pelantikan,” ujarnya.
Amjad kemudian menyoroti situasi saat proses pergantian Kapolri berlangsung. Ketika Suyudi menjalani fit and proper test di DPR, Listyo Sigit masih mendampingi Presiden Prabowo dalam agenda kenegaraan di kawasan Lubang Buaya.
“Begitu juga dengan Pak Kapolri ini, lagi dampingi Presiden di Lubang Buaya, DPR ada fit and proper test,” katanya.
Bagi Amjad, rangkaian peristiwa tersebut bisa menjadi salah satu tanda awal dari perubahan besar yang selama ini disebut sebagai radical break.
“Jadi ini mungkin awal dari radical break yang pertama ramai diperbincangkan jika di Oktober ini ada radical break,” tutur Amjad.
Pergantian itu sendiri telah melewati mekanisme di DPR. Komisi III DPR menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum akhirnya Suyudi dilantik oleh Presiden.
Pria yang juga pengurus PP ISNU tersebut
mengatakan publik kini tinggal melihat apakah pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut benar-benar diikuti perubahan dalam praktik penegakan hukum.
“Saya melihat ini langkah positif pemerintah untuk mungkin memperbaiki yang selama ini dianggap kurang,” ujarnya.
Namun, menurut dia, pembuktian tidak cukup hanya melalui pergantian figur. Kinerja pemerintahan dan institusi penegak hukum dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi ukuran apakah perubahan tersebut benar-benar terjadi.
“Kita lihat saja kira-kira tiga bulan ke depan, apakah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah akan berubah atau tetap seperti itu. Kita lihat keseriusannya,” kata Amjad.
“Kalau memang ini jadi radical break, harusnya itu berubah,” sambungnya. (ads)
