Kanalnews.co, JAKARTA- Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan kabinet di bawah pemerintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak ada masalah. Ia membantah isu keretakan dalam kabinet.
“Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya,” kata Ari melalui pesan singkatnya, Rabu (31/1).
Ia menduga ada oknum yang membuat narasi tendesius, termasuk dari kabinet tidak kompak, suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA), menteri diperiksa ketat masuk istana, hingga wacana menteri minta mundur.
“Padahal, kalau teman-teman media mengikuti suasana menjelang sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri ngeriung, saling sapa, ngobrol, atau bercanda satu sama lain. Tidak ada suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet,” ujarnya.
Para menteri, bahkan tetap bersilaturahmi dengan baik, meski partainya berbeda koalisi. “Silaturahim antar menteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu,” katanya.
Terkait kabar ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau kabinet, Ari juga membantahnya. Menurutnya semua sudah sesuai SOP pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres.
Presiden Jokowi disebutnya selalu membuka kesempatan beradu pendapat dan gagasan saat rapat kabinet. Tak ada keputusan yang diambil tanpa pertimbangan bersama.
“Rapat kabinet dan rapat TPA disiapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Semua isu kebijakan dibahas di atas meja. Semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Presiden juga membuka ruang-ruang perdebatan sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden (Jokowi),” katanya.
Ia berharap tak ada lagi narasi politik yang menyesatkan. Ari menyayangkan adanya usaha untuk mengusik kepercayaan masyarakat kepada Jokowi.
“Saya berharap suasana kerja kabinet yang sudah sangat baik, yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, jangan justru diganggu dengan narasi-narasi politik yang hanya dirancang untuk kepentingan sesaat. Apalagi hanya untuk menurunkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pada pemerintahan Presiden Jokowi,” katanya. (ads)
