Kanalnews.co, JAKARTA – Sorotan tajam datang dari DPR setelah menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Pamekasan, Madura, viral di media sosial karena menyajikan ikan lele mentah. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi besar-besaran atas insiden tersebut.
Menurut Yahya, kejadian ini tidak bisa dianggap sepele karena program MBG seharusnya menjamin makanan yang aman, layak konsumsi, dan memiliki kandungan gizi yang cukup bagi para penerima.
“Kasus di Pamekasan Madura harus menjadi alarm keras. Saya minta BGN melakukan evaluasi menyeluruh agar makanan yang dibagikan benar-benar bergizi dan aman untuk dikonsumsi,” ujar Yahya kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).
Tak hanya evaluasi, Yahya juga menuntut sanksi tegas bagi pihak yang bertanggung jawab. Ia meminta dapur penyedia MBG yang terlibat langsung diberhentikan sementara sebagai bentuk penegakan disiplin.
Menurutnya, munculnya menu lele mentah menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan BGN, khususnya selama pelaksanaan program MBG di bulan Ramadan.
“Saya minta BGN memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian sementara terhadap dapur tersebut. Kasus lele mentah ini jelas memperlihatkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan MBG selama bulan puasa,” tegasnya.
Yahya juga mengingatkan standar menu MBG saat Ramadan seharusnya berupa makanan kering, bukan bahan mentah yang belum siap dikonsumsi. Ia meminta BGN bertindak lebih tegas, termasuk memberi peringatan kepada Kepala Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertanggung jawab atas operasional dapur.
“Standarnya jelas, makanan kering, bukan makanan mentah. BGN harus memberikan peringatan keras kepada kepala SPPI yang bertanggung jawab atas tata kelola, kualitas gizi, dan keamanan makanan,” katanya.
Ia bahkan menyoroti hingga kini belum terdengar adanya sanksi terhadap kepala SPPI terkait insiden tersebut. Padahal, menurutnya, posisi SPPI merupakan perpanjangan tangan langsung BGN yang bertanggung jawab terhadap operasional dapur MBG di lapangan.
“Saya belum mendengar ada kepala SPPI yang diberi sanksi. Padahal mereka adalah pihak yang langsung mengelola dan bertanggung jawab atas operasional dapur,” pungkasnya. (ads)
