Jakarta, KanalNews.co – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meluncurkan program substitusi impor bahan baku atau bahan penolong serta barang modal untuk sektor industri minimal mencapai 15 persen pada tahun 2021 dan 35 persen pada 2022 mendatang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menutup pohon-pohon industri yang masih diisi oleh barang-barang impor. Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta agar bahan baku penggantinya dijamin kualitasnya, kontinyuitasnya, dan harganya kompetitif sesuai dengan bahan baku produk impor yang digunakan industri itu sebelumnya.

Itu, harus ada jaminan melalui pembinanya di Kemenperin,” kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3Kementerian PerdaganganKasan Muhri, dikutip dari media massa.

Tapi dari sisi implementasi trade remedies, baik anti dumping maupun safeguards terhadap produk.impor yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam.negeri, menurut Kasan, Kemendag mendukung  upaya substitusi impor itu.

Seperti diketahui, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghendaki adanya jaminan penyaluran bahan baku atau bahan penolong, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal itu bertujuan untuk mendukung kelangsungan produksi industri maupun pengembangan produksi industri di dalam negeri.

Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Imam Haryono menyambut baik aturan itu.

Imam menjelaskan, jaminan ketersediaan bahan baku atau bahan penolong nantinya dilakukan oleh pemerintah pusat. Di antaranya melalui pemberlakuan aturan yang mendukung kemudahan impor bahan baku atau bahan penolong.

“Karena saat ini kebutuhan akan impor bahan baku masih tinggi. Hampir mencapai 78 persen untuk sejumlah sektor industri,” katanya.

Untuk memastikan jaminan penyediaan bahan baku ataupun bahan penolong dari dalam negeri, dia mencatat ada tiga strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemetaan dan penetapan wilayah penyedia bahan baku atau bahan penolong. Kedua, pengenalan alternatif penggunaan bahan baku atau bahan penolong. Ketiga, pembangunan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam.

Sebelumnya, Agus Pambagio, pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen juga menyoroti langkah Kemenperin yang kembali mendengungkan substitusi impor ini. Menurutnya, kebijakan tingkat penggunaan komponen dalam negeri di sektor industri ini sudah pernah diterapkan sebelumnya tapi kurang berhasil.  “Hal itu disebabkan minimnya kebijakan strategi industri hulu terkait dengan penyediaan bahan baku industri hilir,” tuturnya.

Dia mencontohkan untuk industri susu yang memerlukan kecukupan bahan baku di hulu yang berasal dari peternakan sapi perah dalam negeri.

Hingga kini, kata Agus, seluruh produk susu sapi dari para peternak telah diserap oleh industri hilir susu dan itu baru memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan industri susu. “Jadi, sebelum memberlakukan substitusi impor 35% di tahun 2022 mendatang, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menguatkan industri hulu susu yang diproduksi oleh para peternak. Modernisasi peternak sapi perah harus segera diutamakan supaya produksi susu dengan standar higienitas industri itu bisa tercapai,” ucapnya.

Dia melihat buruknya manajemen pengelolaan susu perah yang tidak berkembang dari puluhan tahun lalu merupakan penyebab utama gagalnya pengembangan peternakan sapi perah hingga kini. Hal ini mnyebabkan terjadinya stagnasi produksi susu segar yang berkualitas industri sulit beranjak dari angka sekitar 20% yang saat ini sudah terserap oleh industri susu.

Idealnya, kata Agus,  kebijakan substitusi impor untuk industri mamin, khususnya susu, lebih diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas di sisi hulu, yaitu peternak sapi perah untuk dapat menghasilkan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) sesuai standar industri. Tapi, menurutnya, selama ini berbagai program telah dilakukan untuk peningkatan produk susu dalam negeri, tapi selalu gagal akibat kebijakan yang tidak terpadu dan tidak konsisten dijalankan oleh regulator. Misalnya kebijakan tentang harga pakan, pengembangan ternak sapi perah, penggunaan teknologi perah, serta kebijakan harga susu dan sebagainya.

“Akibatnya, industri susu domestik harus mengimpor kebutuhan bahan baku susu hingga 80%. Nah, kalau tahun 2022 hanya diizinkan menggunakan bahan baku impor maksimum 35%, lalu bagaimana nasib industri susu nasional,” katanya.

Dalam situasi defisit neraca berjalan kali ini, menurut Agus, semua sektor memerlukan kepastian peraturan dan kepastian implementasi kebijakan, termasuk industri mamin yang menggunakan bahan baku utama susu segar. “Jadi, pemerintah sebaiknya menyiapkan dulu kebijakan di hulu agar kebutuhan bahan baku di industri hilir tercukupi,” katanya. (*)