Kanalnews.co, JAKARTA– Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi polemik tentang pengenaan PPN terhadap sembako. Sri menegaskan bahwa keputusan tersebut belum final karena harus dibahas lebih dulu dengan DPR RI.

Belakangan beredar kabar bahwa sembako bakal dikenakan pajak. Terkait hal itu, Sri Mulyani bingung karena draft tersebut bocor ke publik.

“Kami dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden. Oleh karena itu, ini situasinya jadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga, jadi kami tidak dalam posisi bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari rencana pajak kita,” ungkap Ani saat rapat di Komisi XI DPR, Kamis (10/6/2021).

Menurut Sri selanjutnya draf tersebut akan dibahas antara pemerintah dan DPR melalui komisi bersangkutan, yaitu Komisi XI. Jika sudah final dan menjadi sebuah aturan, pemerintah baru bisa memberikan penjelasan dan sosialisasi ke publik.

“Tapi yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di-blow up menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal, hari ini fokus kami adalah pemulihan ekonomi,” sambungnya.

“Nanti kami akan lihat secara keseluruhan dan bisa bahas apakah timing-nya harus sekarang? Apakah fondasinya harus seperti ini? Siapakah di dalam perpajakan yang harus bersama-sama disebut prinsip gotong royong? Siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semuanya perlu untuk kami bawakan dan akan kami presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi,” jelasnya.

“Kenapa kami usulkan suatu pasal ini? Alasannya? Background-nya? Dan kalau pun itu adalah arah yang benar, apakah harus sekarang? Atau enam bulan lagi atau tahun depan? Itu semua akan kami bahas penuh dengan Komisi XI,” sambungnya.

Namun begitu, Sri Mulyanu menekankan berbagai rencana pungutan pajak itu tentu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, belum ada pembahasan antara pemerintah dan DPR.

“Tidak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Itu saja dulu jawaban paling mantep, tidak mungkin itu. Jangankan pajak PPN, wong cukai saja kami harus minta dan diskusikan lama banget sama Bapak Ibu sekalian,” katanya menegaskan. (bnd)