KanalNews.co, Jakarta – Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (Asparminas) menilai Surat Edaran (SE) nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah yang dikeluarkan Gubernur Wayan Koster bisa membuat masyarakat semakin terpuruk. Menurutnya, pemerintah provinsi (pemprov) Bali harus berdiskusi agar mendapatkan solusi tepat terkait masalah sampah.
“Dengan kondisi ekonomi sulit saat ini, lebih baik kita duduk bareng untuk solusi yang lebih baik,” kata Direktur Eksekutif Asparminas, Idham Arsyad di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Hal tersebut disampaikan berkenaan dengan pelarangan produksi dan distribusi air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah 1 liter yang terkandung dalam SE pemprov Bali. Pelarangan produksi dan distribusi dinilai bukan menjadi solusi tepat dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Bali.
Asparminas bersama asosiasi lain pun mengaku telah mengirim surat audiensi kepada gubernur Bali untuk mendiskusikan solusi yang bisa dilakukan bersama. Dia berharap Gubernur Bali, Wayan Koster bisa memberikan ruang bagi para pelaku usaha.
“Kami dari Asparminas sudah mengirim surat bersama lintas Asosiasi Industri lainnya, ASPARMINAS, GAPMMI, ASRIM, ADUPI, ASPADIN. Mengirim surat ke Gubernur Bali, dengan harapan segera ada ruang. Waktu pertemuannya masih menunggu jawaban dari gubernur Bali,” kata Idham lagi.
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan ingin segera menggelar audiensi dengan pemprov Bali mengenai larangan peredaran AMDK di bawah 1 liter. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan staf gubernur untuk membahas kebijakan tersebut.
Adhi mengatakan, industri makanan dan minuman sangat mendukung upaya pemerintah mengurangi kerusakan lingkungan akibat limbah plastik. Kendati, sambung dia, kebijakan larangan AMDK ukuran kecil belum tepat karena konsumen masih membutuhkan kemasan dalam ukuran tersebut.
“Contohnya susu 1 liter, banyak konsumen yang masih butuh. Kalau enggak habis diminum, bisa terbuang. Jadi timbul food waste. Lagi pula, sampah plastik di Bali bukan semuanya dari darat, ada juga yang terbawa dari laut. Itu sebabnya kami ingin komunikasi dengan Pak Gubernur,” katanya. (rd)
