Kanalnews.co, JAKARTA — Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah seharusnya sudah tidak perlu lagi membatasi perlintasan angkutan logistik saat masa libur natal dan tahun baru (nataru). Hal tersebut mengingat kondisi infrastruktur saat ini sudah memadai.

“Sudah tidak perlu lagi pembatasan itu karena dukungan jalan tol dan hubungan antar kota termasuk moda transportasi lain juga semuanya sudah memadai,” kata Trubus di Jakarta.

Dia berpendapat pandangan angkutan logistik dapat menyebabkan kemacetan sudah tidak relevan. Ia mengatakan, pembatasan angkutan logistik pada masa-masa sebelumnya dilakukan lantaran infrastruktur yang masih terbatas.

Kondisi itu, sudah tidak didapati saat ini dimana jalan tol sudah banyak dibangun dan menghubungkan banyak daerah. Dia melanjutkan, pemerintah seharusnya sudah berpikir bagaimana caranya memajukan perekonomian dan bukan malah menghambat pertumbuhannya.

Trubus mengatakan, pembatasan arus logistik akan memiliki dampak ekonomi tersendiri. Dosen Universitas Trisakti itu melanjutkan, jangan sampai aktivitas ekonomi ini justru dihambat oleh alasan kemacetan dan kepadatan mobilitas publik.

“Prinsipnya jangan membatasi juga para pelaku usaha ini yang memberikan dampak perekonomian ke negara karena kalau tidak ada aktivitas ekonomi juga masyarakat mau ngapain,” katanya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) rencananya akan membatasi perlintasan angkutan logistik dalam empat momentum yaitu puncak mudik Natal pada 22 hingga 24 Desember 2023 lalu puncak arus balik Natal pada 26 sampai 27 2023. Kemudian puncak libur tahun baru pada 29 hingga 30 Desember 2023 dan puncak arus balik tahun baru pada 1 sampai 2 Januari 2024.

Kebijakan pembatasan jalan tol ini dilakukan lantaran pada libur nataru tahun ini diprediksi akan terjadi lonjakan pergerakan mencapai 107,3 juta orang. Jumlah ini meningkat dibanding nataru 2023 yang mencapai 44,17 juta orang.

Trubus berpandangan bahwa meskipun ada lonjakan pergerakan, namun infrastruktur dan moda transportasi nasional saat ini masih memiliki kapasitas untuk menampung jumlah tersebut. Artinya, sambung dia, kondisi tersebut jangan dijadikan alasan untuk membatasi angkutan logistik.

Dia memprediksi mobilitas masyarakat tahun ini juga akan tidak terlalu banyak mengingat kondisi ekonomi yang masih lesu. Kondisi tersebut masih ditambah dengan Indonesia yang masuk ke tahun politik sehingga minat masyarakat untuk mudik dan berlibur akan menurun.

“Jadi menurut saya sekarang sudah tidak tepat lagi itu pembatasan arus perlintasan logistik,” katanya.

Ketua Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi keberatan dengan rencana kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan membatasi para pelaku usaha terutama soal ketersediaan barang yang dibutuhkan industri.

“Juga biaya logistik akibat barang tetap mengendap di pelabuhan,” katanya.

Dia mengatakan, berat dalam menjalankan usaha yang harus tetap eksis dan bisa menyejahterakan karyawan. Namun di satu sisi, aktivitas perusahaan harus di stop karena memberikan ruang jalan-jalan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berkemampuan ekonomi lebih.

Lagipula, sambung dia, belajar dari tahun-tahun sebelumnya kepadatan lalu lintas saat libur Nataru tidak seramai menjelang lebaran. Dia mengatakan, tidak sedikit warga masyarakat yang merayakan nataru di kediamannya masing, atau bagi yang berdompet tebal merayakannya di luar negri.

“Tidak semua ruas jalan yang dilalui angkutan barang kebutuhan industri juga dipadati kendaraan pribadi,” katanya.

Dia mengatakan, seharusnya pemerintah mengedepankan pengaturan jam operasional pada ruas-ruas tertentu saja dibanding menerapkan pelarangan melintas. Dia melanjutkan, apabila pelarangan dilakukan di semua ruas jalan maka akhirnya mubazir karena ada jalan yang kosong melompong.

“Di situasi seperti ini sering ada izin khusus yang ujung-ujungnya menimbulkan biaya,” katanya. (adt)