Jakarta, KanalNews.co – Penerapan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada awal 2023 yang terkesan tergopoh-gopoh tanpa memperhatikan kondisi industri yang masih terdampak pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun ini, bisa dipastikan akan mengganggu pemasukan negara dari cadangan devisa dari sektor industri kelapa sawit. Kebutuhan ekspor dari industri kelapa sawit tercatat sebanyak 35 juta ton/tahun, yang setara dengan devisa negara sebesar USD 22,6 miliar.

Hal itu disampaikan Anggota Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Agung Utomo, Kamis (22/7). Secara umum, dia mengatakan total kepentingan minyak sawit dan turunannya yang terdiri dari CPO, oleo Chemical, Biodiesel, Lauric, Refine, sebanyak 52 juta ton /tahun  atau sekitar 71 ribu truk. Sementara, untuk kebutuhan ekspor jumlahnya mencapai 68% atau 35 juta ton/tahun  atau sekitar 48 ribu truk. Sedangkan untuk kebutuhan domestik sebesar 32% atau 17 juta ton/tahun atau sekitar 23 ribu truk.

Agung memberi gambaran bahwa 50% truk beroperasi di jalan raya. Jadi, kata Agung, jika normalisasi ODOL itu tetap akan dilaksanakan awal 2023, sementara sektor industri kelapa sawit masih perlu waktu untuk mempersiapkannya hingga 2025 akibat pandemi yang tiba-tiba menghantam dunia termasuk Indonesia,  itu bisa menghambat operasional truk angkutan minyak sawit dan turunannya. Hambatan itu  terutama dalam hal perpanjangan izin keur truk yang tidak bisa diperpanjang lagi, dan itu akan berimbas pada pembatasan operasional di lapangan, mulai dari denda tilang Rp 500 ribu/truk hingga tidak boleh beroperasi.  Menurutnya, penerapan normalisasi ODOl pada 2023 berpotensi melumpuhkan angkutan dimana akan terjadi mogok angkutan minyak sawit dan turunannya untuk ekspor maupun domestik.

“Hambatan itu minimum berimbas pada total 48 ribu truk untuk kepentingan ekspor. Akibatnya, ekspor minyak sawit dan turunannya dipastikan akan terganggu, dan itu otomatis juga akan mengganggu pemasukan devisa negara dari sektor sawit ini, ” katanya.

Seperti diketahui, sektor industri kelapa sawit menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia saat ini.

Agung mengutarakan jika muatan truk dipangkas 20-60 persen akibat penerapan normalisasi ODOL saat industri belum siap menghadapinya, itu juga akan mengakibatkan turunnya daya saing industri sawit.  Karena, kata Agung, penerapan Zero ODOL akan menimbulkan beban kenaikan ongkos angkutan sebesar Rp 32 triliun/tahun yang diakibatkan penambahan jumlah armada 2 kali lipat atau sebanyak 70 ribu truk. Itu artinya butuh tambahan biaya investasi Rp 49 triliun.

“Itu kan tidak mudah untuk dipenuhi, apalagi di tengah kondisi sulit akibat dampak pandemi yang sudah hampir dua tahun melanda di negeri ini. Jadi, kami hanya meminta agar diberikan kesempatan untuk berbenah terlebih dulu dalam menghadapi pandemi yang terjadi hingga saat ini. Setidaknya, kami meminta  penerapan normalisasi ODOL itu bisa diundur lagi hingga tahun 2025 mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya, Fredy Agung Prabowo dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) juga mengatakan pelaksanaan zero ODOL pada awal 2023 di tengah ketidaksiapan industri semen akibat pandemi, bisa dipastikan akan menghambat proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pasalnya, kebijakan itu akan menghambat industri semen yang menjadi salah satu komponen utama dalam pembangunan infrastruktur ini untuk bisa dengan cepat mendistribusikan semennya ke lokasi proyek.

Dia mengatakan kebijakan zero ODOL akan menyebabkan terjadinya penambahan armada yang cukup signifikan. Selain itu, juga akan terjadi pengurangan muatan sekitar 80 persen. “Kondisi itu pasti akan berdampak untuk sampainya semen tepat waktu ke lokasi proyek,” ujarnya Rabu (7/7) lalu.

Jika semen itu terlambat tiba ke lokasi proyek, menurut Fredy, akibatnya pembangunan proyek juga akan terlambat, termasuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah.  “Akibatnya, ini pasti bisa menghambat percepatan pembangunan dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah,” tukasnya.

Seperti diketahui, keterlambatan pembangunan proyek infrastruktur akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Misalnya hilangnya pendapatan pemerintah dari pajak, penundaan investasi, pengangguran tidak terserap, pertumbuhan ekonomi tidak terakselerasi, dan sekaligus menurunkan daya saing nasional. (cls)