Kanalnews.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengimbau para pemilik marketplace agar memberi prioritas besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal, dalam berbagai platform pasar digital atau e-commerce.

Nevi menekankan agar para pemilik marketplace tidak melakukan praktik monopoli, dalam hal ini mengenai produk dari luar negeri.

“Saya mengharapkan pemilik marketplace dapat berperan besar dalam mendorong para pelaku usaha khususnya UMKM untuk melakukan digitalisasi. Jangan sampai ada  praktik monopoli. Barang penjualan online dan juga pelaku UMKM dalam negeri mesti dapat perlindungan. Tidak boleh pelaku UMKM dalam negeri tersisihkan produknya karena produk-produk luar negeri,” ujar Nevi dalam keterangan persnya dikutip dari laman Parlementaria, Jumat (24/9).

Nevi memaparkan, Kementerian Perdagangan memperkirakan nilai perdagangan e-commerce di Indonesia akan semakin meningkat untuk produk utama dalam 5 tahun ke depan. Bahkan, transaksi perdagangan e-commerce pada tahun 2023 diprediksi akan meningkat sebesar 32,4 persen dari tahun 2019.

Nevi yang merupakan legislator asal Sumatera Barat ini menganalisis dari berbagai keluhan masyarakat yang merupakan pelaku UMKM di daerah pemilihannya. Ia juga melihat bahwa dengan semakin maraknya keberadaan marketplace, kini mendapatkan produk dari luar negeri sangatlah mudah.

Menurutnya, bila memang produk dari luar negeri itu tidak diproduksi di dalam negeri, tentu tidak terlalu menjadi masalah, bahkan mungkin sebagian pihak ada yang merasa dimudahkan dengan hal tersebut.

Akan tetapi ia menilai, ada produk-produk yang seharusnya mampu diproduksi dalam negeri seperti, kerajinan, aksesoris atau pakaian. Kemudian, para pelaku usaha tersebut semestinya mendapat kemudahan dengan beberapa prioritas promosi.

Nevi juga mengingatkan, pemerintah semestinya dapat mengarahkan barang online dari luar negeri yang belum mampu diproduksi di dalam negeri ke Gernas BBI (Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia).

Sehingga menurutnya, marketplace nantinya tinggal melakukan transfer knowledge ke pelaku UMKM agar barang tersebut dapat diproduksi pelaku UMKM dalam negeri.

“Sering kami mendapat laporan, dengan produk yang mirip dengan kualitas sama,  produk lokal kalah bersaing pada persoalan harga. Kerap dijumpai produk luar lebih murah, sehingga rakyat Indonesia yang merupakan potensi pasar yang sangat besar cenderung memilih produk luar ini. Peran marketplace ini yang mestinya mampu memberikan keberpihakannya pada UMKM dalam negeri,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga menyinggung perihal data pribadi masyarakat yang teregistrasi di berbagai marketplace. Ia berharap, pemerintah secepatnya  membuat regulasi untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia.

Hal ini tentu sejalan dengan Persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

“Selain persoalan data pribadi, saya juga meminta dengan sangat agar pemilik marketplace dapat menekan sampai nol persen adanya praktek penipuan melalui e-commerce,” imbuhnya.

Dikatakannya, aktivitas jual-beli secara elektronik sangat dapat memungkinkan terjadinya praktik penipuan, misalnya ketika barang yang terpampang di e-commerce tidak sesuai dengan yang diterima konsumen atau bila konsumen telah mentransfer sejumlah uang, namun penjualnya tidak mengirimkan barang yang dijual dan kemudian melarikan diri.

Oleh karenanya, aktivitas jual-beli melalui e-commerce menurutnya harus bisa memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam negeri.

“Yang terakhir terkait hasil merger Gojek-Tokopedia. Dengan bersatunya Tokopedia dan Gojek, kita harapkan barang penjualan online dalam negeri semakin masif, terutama produk dari pelaku UMKM dalam negeri,” tutup Anggota Badan Anggaran DPR RI ini. (Kin)