KANALNEWS.co, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) telah mengestimasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi tahun anggaran 2018 antara lain Aspal Minyak 921,58 juta ton, Semen 3,90 juta ton, Baja 1,57 juta ton, Alat Berat 8890 juta ton, dan Beton Pracetak 4,73 juta ton.

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, DR. Ir, Syarif Burhanuddin, M. Eng., dalam acara jumpa pers di Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Hadir pula pada jumpa pers itu antara lain, Direktur Bina Kelembagaan Ditjen Bina Konstruksi, Bastian Sihombing, Direktur Bina Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi, Sumito, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi, Yaya Supriyatna, dan Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Dudi Suryo Bitoro.

Syarif Burhanuddin, mengatakan, dari pemetaan terhadap seluruh direktorat di lingkungan PUPR dapat diketahui estimasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi tahun 2018. “Ini, antara lain esmatimasi material di tahun 2018, yaitu: Aspal Minyak 921,58 juta ton, Semen 3,90 juta ton, Baja 1,57 juta ton, Alat Berat 8890 juta ton, dan Beton Pracetak 4,73 juta ton,” katanya.

Pada bagian lain, Bastian Sihombing, menyinggung peresentase penggunaan komponen produksi dalam negeri. Menurutnya, di tahun 2018 penggunaan kandungan lokal bisa mencapai 70 persen, sebagai upaya Kementerian PUPR  mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Kita tidak anti impor, ya.  Akan tetapi kita selalu berusaha untuk mendorong TKDN, karena semakin tinggi pemanfaatan produksi dalam negeri akan semakin memperkuat perekonomian,” katanya.

Namun itu, kata Sihombing, pihaknya tetap mengacu pada ketentuan yang ada, dimana komponen produksi dalam negeri yang akan gunakan adalah yang telah diregistrasi oleh Kementerian Perindustrian atau produk yang telah berlabel SNI. “Nah, di luar ketentuan itu tentu tidak kita digunakan, termasuk jenis baja banci yang banyak kita temukan selama ini,” kata Bastian Sihombing.

Bastian Sihombing menambahkan, alat berat, baja, semen, aspal, ini adalah kebutuhan yang utama, tentu berbeda dengan alat-alat lain seperti cangkul, misalnya. “Nah, untuk alat berat atau kebutuhan utama ini, kita akan bicara dengan asosiasi. Misalnya, kebutuhan material konstruksi tahun ini berapa, produksi Indonesia berapa, aspal. Kebutuhan utama seperti alat berat ini yang akan kita registrasi,” katanya.

Sementara itu, Syarif menambahkan bahwa  hingga saat ini telah dilelang 34% dari target awal sebanyak 6.554 paket yang  dilelang sampai akhir bulan Januari 2018, yakni sebanyak 2.233 paket konstruksi senilai Rp 13,73 triliun di empat Direktorat Jenderal yakni Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan.

Ketika ditanya berapa total belanja pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi Kementerian PUPR tahun 2018, Sumito mejelaskan bahwa total belanja sektor konstruksi tahun 2018,  bisa mencapai Rp 50 Triliun. “Seperti telah dijelaskan oleh Pak Dirjen (Syarif Burhanuddin–red) dari 6.554 paket lelang hingga akhir Januari 2018, itu mencapai target 50 – 60 persen maka nilainya sebesar Rp 50 Triliun,” kata Sumito. (mul)