KANALNEWS.co, Jakarta – Penugasan Pertamina untuk mengelola blok minyak dan gas bumi (migas) terminasi harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk menghindari adanya intervensi terhadap BUMN yang membidangi energi tersebut.

Demikian antara lain pendapat yang disimpulkan dari narasumber  pada dialog interaktif “Menimbang Pelibatan Mitra Asing Kelola Blok Migas yang Diserahkan ke Pertamina” yang diprakarsai E2S bekerjasama dengan duniaenergi.com, berlansung di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Tampil sebagai narasumber Dr. Kardaya Warnika, Angoota Komisi VII DPR-RI, Pri Agung Rakhmanto, Founder Reforminer Institute dan Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch.

Pertamina sebabgai perusahaan energi kelas dunia tak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam mengelola blok migas terminasi yang diserahkan pemeirintah. Oleh karena itu, Pertamina diberikan kewenangan penuh untuk menentukan sendiri terkait kelangsungan blok-blok migas terminasi.

“Dalam mengelola blok migas yang diserahkan ke Pertamina, kaitannya dengan memilih mitra, mitra asing, misalnya, sebaiknya itu diserhakan saja kepada Pertamina untuk menentukan sendiri. Kata lain, jangan ada lagi intervensi,” kata Mamit Setiawan.

Mamit Setiawan menambahkan, bila ada intervensi terhadap Pertamina ini berpotensi akan mengganggu proses produksi pada blok migas terminasi.

“Oleh karena itu saya usul agar pemerintah membuat regulasi dalam bentuk peraturan menteri yang mengatur tentang pengelolaan blok migas terminasi oleh Pertamina, karena selama ini dibuat gak jelas, berdampak kurang tegasnya pemangku kebijakan menunjuk langsung Pertamina,” ujar Mamit Setiawan.

Apa yang diutarakan Mamit Setiawan diatas sejalan dengan pemikiran Kardaya Warnika. Menurut Kardaya, dalam menentukan mitranya, Pertamina tentu memiliki pertimbangan sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

“Misalnya, Pertamina membutuhkan teknologi, maka yang akan dicari adalah mitra yang memiliki teknologi atau Pertamina memerlukan tambahan modal, maka mitra kerja yang akan dicarinya adalah yang memiliki modal,” kata Kardaya Warnika.

Sementara, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, industri migas dikenal dengan  padat modal, padat teknologi dan padat risiko. Oleh sebab itu, jika masih ada intervensi terhadap Pertamina, menunjukkan betapa jeleknya tatacara pengelolaan industri migas di tanah Air. “Kalau masih ada intervensi kepada Pertaminia, ini jelek sekali,” kata Pri Agung.

Baik Mamit Setiawan maupun Pri Agung Rakhmanto, sependapat, sebaiknya Pemerintah membuat regulasi sebagai dasar  hukum yang mengatur tentang  pengelolaan blok migas terminasi yang diserahkan ke Peratmiana. Dengan demikian, ke depan tidak ada lagin campurtangan Pemerintah, dalam hal menimbang mitra Pertamina sesuai tema dialog “Menimbang Pelibatan Mitra Asing Kelola Blok Migas yang Diserahkan ke Pertamina”. (mul)