KPU Pastikan Fasilitas Negara Capres Pejawat Melekat Selama Kampanye

By on September 18, 2018
Presiden tol becak kayu

KANALNEWS.co, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan fasilitas seorang presiden itu bersifat melekat dan bakal calon presiden (capres) yang pejawat Joko Widodo (Jokowi) dapat menggunakan fasilitas negara selama melakukan kampanye.

“Ya tetap ada fasilitas melekat seperti kesehatan, protokoler, dan keamanan. Ini melekat ke Presiden,” kata Komisoner KPU Wahyu Setiawan dia di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Wahyu merujuk pada Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan, penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler. Semua itu dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

Menurutnya, sebagai capres pejawat, presiden juga tetap melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara. Karena itu, ia menambahkan, harus dibedakan antara cuti presiden dan kepala daerah saat kampanye. “Kalau kepala daerah kan jelas, dia izin cuti, ada pejabat yang berwenang mengizinkan itu. Kalau presiden tidak, tidak ada pihak yang mengizinkan atau tidak mengizinkan cuti presiden,” tambahnya.

Konteks presiden cuti itu memberikan pemberitahuan jadwal melakukan kampanye kepada KPU dan Bawaslu, melalui menteri sekterariat negara. “Jadi bunyi UU-nya tetap cuti, tapi konteks cutinya berbeda dengan cuti kepala daerah,” kata dia.

Karena itu, Wahyu menyampaikan, presiden yang menjadi capres tidak harus mengundurkan diri. Jika ada gerakan yang meminta agar presiden mundur selama kampanye, kata dia, gerakan itu tidak berdasarkan hukum.

“Kami perlu berikan informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi, jika ada pernyataan yang tidak berdasar hukum, kasian masyarakat jadi keliru,” ujarnya.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKM) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin Hasto Kristiyanto mengatakan, Bawaslu harus menegaskan aturan main yang dalam kampanye. Dengan demikian, ruang kontestasi akan menjadi jelas antarpihak yang berkompetisi. “Aturan main mana yang boleh, mana yang tidak boleh, harus dipertegas,” kata dia.

Hasto menambahkan, TKN Jokowi-Ma’ruf telah berkomitmen tidak menggunakan isu yang memecah belah bangsa dalam kampanye. Ia mencontohkan, salah satu kampanye yang memecah belah ialah munculnya Obor Rakyat pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Hal itu, kata dia, menciptakan konflik horizontal.

“Kami ingin menjadikan pemilu ini benar-benar sebagai sebuah upaya yang juga mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana perintah konstitusi,” kata dia. (WAN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>