KPU Diminta Adopsi Usulan Tandai Caleg Koruptor

By on September 16, 2018
kpu logo

KANALNEWS.co, Jakarta – Para penggiat Korupsi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengadopsi usulan agar menandai dan memberi keterangan kepada calon anggota legislatif eks narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba jika partai politik pengusung tidak mencoret caleg bermasalah tersebut dari daftar caleg yang diajukan parpol setelah adanya putusan Mahkamah Agung.

“Apabila partai tidak mencoret, KPU mesti mengadopsi gagasan menandai atau memberi keterangan mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan,” ujar Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Deklarasi Fadli Ramadhanil dalam diskusi terkait Putusan MA dan Pencalonan Koruptor di Pemilu 2019 di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/9/2018).

Penandaan kepada caleg eks koruptor sebagai upaya memberitahukan ke publik terkait calon yang tidak berintegritas. Sehingga publik tidak memilih para wakil rakyat tersebut. Apalagi usulan penandaan ini juga pernah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. “Gagasan ini harus diwujudkan secara serius jika parpol masih berkeinginan untuk mencalonkan caleg itu, waktunya masih cukup untuk membuat model surat suara,” ujar Fadli.

Fadli menilai KPU juga harus  membuka curriculum vitae atau daftar riwayat hidup seluruh caleg Pemilu 2019 tanpa terkecuali. Ia menilai publik berhak untuk mengenali rekam jejak caleg dalam pemilu 2019. “Agar publik tidak memilih nama-nama yang sudah pernah terbukti melakukan korupsi demi perbaikan legislatif ke depan,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapakn oleh Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan parpol saat ini menjadi penentu terwujudnya Pileg dengan caleg-caleg berintegritas. Setelah putusan MA membuka kesempatan lebar bagi caleg eks koruptor.

Para caleg di Pemilu legislatif ini bukan daftar sendiri, tapi diusulkan oleh parpol, perlu kita ingatkan parpol yang memang masih membiarkan pengurus dan caleg berstatus eks koruptor ini, jika parpol ini memang betul-betul mau jadi parpol yang jujur dan berintegritas,” ujar Hadar.

Parpol tersebut menurutnya harus menaati pakta integritas yang sudah ditandatangani dengan KPU dan Bawaslu agar menghadirkan caleg yang berintegritas. “Sebetulnya partai-partai yang mencalonkan ini itu sudah tandatangan pakta integritas dan pakta itu isinya mereka tidak akan calonkan eks napi tiga tindak pidana termasuk korupsi,” kata Hadar. (WAN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>