ICW Ingatkan Wiranto Proses Hukum Tidak Boleh di Intervensi

By on March 13, 2018
wiranto

KANALNEWS.co, Jakarta – Pernyataan Menko Polhukam Wiranto terkait penundaan proses hukum tindak pidana korupsi kepada calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dapat dimaknai sebagai upaya secara tidak langsung mengintervensi proses hukum.

“Kami mengingatkan Wiranto bahwa proses hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun,” peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Menurutnya, jika pemerintah berada dalam garis yang jelas dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi maka seharusnya menghindari pernyataan yang dilontarkan Wiranto selaku menteri dan pemerintah juga tidak perlu khawatir proses hukum akan mengganggu proses politik. Proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik.

“Faktanya, penetapan tersangka oleh KPK terhadap lima calon kepala daerah 2018 tidak menghentikan atau mengganggu tahapan pilkada di daerah tersebut dan juga tidak menciptakan gangguan keamanan,” tambahnya.

Donal menyatakan, pernyataan Wiranto berlawanan dengan upaya menjadikan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih. Pilkada seharusnya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk lima tahun yang akan datang. Manakala kontestan pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka.

Wiranto sebelumnya mengatakan, penundaan ini agar tahapan pilkada serentak tidak terganggu. “Ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3).

Permintaan penundaan itu menurutnya dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.  Sebab, risiko calon yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka oleh KPK akan berpengaruh pada perolehan suara. “Itu pasti akan berpengaruh terhadap pencalonannya,” terang Wiranto. (WAN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>